Iran Serang Bahrain-Kuwait, Ancam Hentikan Negosiasi dengan AS
Baca dalam 60 detik
- Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan udara AS, serta mengancam akan menghentikan perundingan damai.
- Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah upaya multilateral membuka jalur alternatif tanpa pengawasan Iran, mengancam pasokan energi global.
- Konflik di Lebanon dan Suriah turut memperumit situasi, dengan Iran mengusulkan unit kontrol konflik baru yang melibatkan AS dan Lebanon.

Iran kembali melancarkan serangan drone dan rudal ke Bahrain dan Kuwait pada Minggu (29/6/2025) sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat di wilayahnya, seraya mengancam akan menghentikan total negosiasi gencatan senjata jika Washington terus melanjutkan agresi. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Teluk yang kaya minyak.
Serangan tersebut terjadi di tengah upaya multilateral untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pengawasan Iran. Sebuah badan maritim internasional yang diawasi Angkatan Laut AS pada Sabtu mengumumkan perluasan rute pelayaran di dekat Oman. Iran, melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran harus tetap mengendalikan selat yang pernah menjadi jalur seperlima minyak dan gas bumi dunia. "Upaya untuk membangun pengaturan baru atau terpisah hanya akan memperumit situasi, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan ketegangan," ujar Araghchi.
Korps Garda Revolusi Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Bahrain dan Kuwait. Kuwait melaporkan bahwa pertahanan udaranya berhasil mencegat drone dan dua rudal Iran, tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan berarti. Sementara itu, Bahrain menyatakan serangan Iran merusak sebuah bangunan tempat tinggal di dekat bandara internasional, namun tidak ada korban tewas. Kementerian Luar Bahrain mengecam tindakan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya yang menunjukkan pola agresi sistematis dari Teheran."
Di sisi lain, Qatar mengonfirmasi seorang warga sipil tewas dan satu lainnya terluka akibat serpihan dari operasi militer di kawasan tersebut, setelah sebuah kapal tidak kembali tepat waktu pada Sabtu. Kapal tanker berbendera Panama, Kiku, yang membawa minyak mentah untuk perusahaan energi milik Qatar, menjadi sasaran serangan sebelumnya yang memicu pembalasan AS. Presiden AS Donald Trump melalui media sosial menuduh Iran melanggar kesepakatan dan memperingatkan bahwa AS mungkin "terpaksa menyelesaikan pekerjaan secara militer." Trump menambahkan, "Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi!"
Perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan dijadwalkan kembali pada Selasa (1/7). Agenda pembahasan mencakup pengaturan di Selat Hormuz, pencabutan blokade AS di pelabuhan Iran, sanksi, serta masa depan stok uranium yang diperkaya tinggi. Kedua pihak memiliki waktu 60 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman awal bulan ini untuk merinci kesepakatan. Namun, konflik yang masih berlangsung di Lebanon mengancam perjanjian tersebut, yang mensyaratkan penghentian pertempuran di semua lini sebelum isu tertentu dapat dibahas.
Di Lebanon, Iran mengusulkan pembentukan "unit kontrol konflik" baru yang melibatkan Iran, AS, dan Lebanon untuk meredakan ketegangan. Usulan ini disampaikan oleh juru runding utama Iran dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf. Sementara itu, serangan sporadis terus terjadi di Lebanon selatan dan Suriah selatan, dengan Israel melancarkan serangan artileri ke desa Abdin di provinsi Daraa setelah warga melempari batu ke konvoi Israel. Israel sejak Desember 2024 menduduki zona penyangga di Suriah selatan yang sebelumnya diawasi PBB, dan kini berencana menduduki zona tersebut secara permanen.
Bagi Indonesia, eskalasi di Timur Tengah ini berpotensi mengganggu pasokan energi dan stabilitas harga minyak global. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia perlu mencermati perkembangan ini karena dapat mempengaruhi anggaran energi dan subsidi BBM. Selain itu, ketegangan yang melibatkan negara-negara Teluk juga berimplikasi pada keselamatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah evakuasi jika situasi memburuk.



