Nigeria Butuh Rp14 Triliun untuk Rekrut 122.696 Tenaga Kesehatan: Krisis Faskes Primer Makin Parah
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Nigeria menganggarkan 4,55 miliar naira (sekitar Rp14 triliun) dalam tiga tahun untuk mengisi kekosongan 122.696 posisi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer 26 negara bagian.
- Data menunjukkan 55,6 persen dari total kebutuhan tenaga kesehatan primer masih kosong, dengan wilayah Tenggara mengalami defisit tertinggi mencapai 73 persen.
- Program ini merupakan bagian dari skema HOPE-GOV yang didanai Bank Dunia, di mana negara bagian harus memenuhi indikator rekrutmen untuk mendapatkan insentif.
Pemerintah Nigeria mengumumkan kebutuhan dana sebesar 4,55 miliar naira—setara sekitar Rp14 triliun—untuk merekrut 122.696 tenaga kesehatan guna mengisi posisi kosong di fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PHC) di 26 negara bagian. Angka ini terungkap dalam Rapat Komite Pengawasan Kementerian ke-15 di Abuja, Jumat lalu, yang membahas implementasi program kesehatan nasional.
Zaiyanatu Umar, Human Resource for Health and Project Management Lead di Kantor Koordinasi Pendekatan Sektoral (SWAp), menjelaskan bahwa estimasi tersebut berasal dari analisis data dasar yang dilaporkan sendiri oleh 26 negara bagian. Data itu mengukur kesenjangan antara jumlah tenaga kesehatan yang ada dengan standar minimum yang ditetapkan. Dari total 220.755 posisi yang dibutuhkan, hanya 98.059 yang terisi—artinya lebih dari separuh fasilitas kekurangan staf.
Krisis ini paling parah di wilayah Tenggara, yang mencatat defisit tenaga kerja sebesar 73 persen, dengan rasio hanya 1,9 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk. Wilayah Barat Laut menyusul dengan defisit 70,9 persen dan rasio 5,8 per 10.000 penduduk. Sementara itu, wilayah Timur Laut justru mencatat defisit paling rendah, yaitu 33,9 persen. Umar menambahkan bahwa rata-rata negara bagian partisipan hanya memiliki 7,5 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk, jauh di bawah standar ideal.
Program rekrutmen ini merupakan bagian dari indikator HOPE-GOV 5.2 yang didukung Bank Dunia. Negara bagian yang berpartisipasi harus memenuhi target rekrutmen, pemetaan, dan penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil untuk mendapatkan insentif. Selain itu, Komite Koordinasi Mekanisme Negara mengungkapkan bahwa Nigeria telah mengajukan permohonan pendanaan Global Fund Siklus Kedelapan sebesar 791,6 juta dolar AS, lebih rendah dari siklus sebelumnya yang mencapai 933,1 juta dolar AS. Pengurangan ini mendorong reformasi efisiensi, termasuk pengurangan jumlah penerima hibah utama dari tujuh menjadi lima.
Nigeria juga mengalokasikan 42,8 juta dolar AS dari dana spesifik penyakit untuk memperkuat sistem kesehatan secara terintegrasi, mencakup laboratorium, distribusi komoditas, surveilans penyakit, dan keterlibatan komunitas. Sementara itu, Komite Koordinator Layanan Medis Darurat Nasional, Dr. Emuren Doubra, melaporkan bahwa 2,41 miliar naira telah disalurkan ke negara bagian dan fasilitas kesehatan tersier untuk intervensi darurat sejak 2023, yang telah menjangkau lebih dari 130.000 pasien.
Krisis tenaga kesehatan di Nigeria menjadi pengingat bagi Indonesia yang juga bergulat dengan distribusi tenaga medis yang timpang. Rasio dokter per penduduk di Indonesia masih di bawah standar WHO, dan daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku kerap kekurangan tenaga kesehatan. Program Nusantara Sehat dan penempatan dokter spesialis melalui sistem afirmasi bisa menjadi pelajaran, namun tantangan pendanaan dan komitmen daerah masih menjadi ganjalan. Tanpa terobosan serius, kesenjangan akses kesehatan antara Jawa dan luar Jawa akan terus melebar.
Ke depan, Nigeria menargetkan perluasan cakupan layanan darurat dari 32 ke 36 negara bagian, serta menambah jumlah tim ambulans dari 139 menjadi 172 daerah. Pertanyaannya, apakah komitmen fiskal dan koordinasi antarlembaga mampu mengejar defisit tenaga kesehatan yang sudah mengakar? Atau akankah angka 122.696 lowongan itu terus bertambah?
