Perempuan Jadi Poros Ekonomi Restoratif: Sherly Tjoanda dan Diana Kusumastuti Paparkan Strategi

Perempuan tidak lagi sekadar pelengkap dalam pembangunan ekonomi. Dalam forum Kunstkring Dialogue yang digelar Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) bersama Penabulu-Oxfam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti sama-sama menegaskan bahwa perempuan adalah penggerak utama sistem ekonomi restoratif.

Sherly Tjoanda mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya menyediakan akses permodalan mikro dan makro bagi kelompok perempuan, tetapi juga pendampingan, pelatihan, hingga akses pasar. "Sebagai regulator, kami memberikan akses permodalan, pendampingan, dan pelatihan, termasuk menyediakan apa yang dibutuhkan industri di Maluku Utara," ujarnya dalam dialog tersebut. Langkah ini dinilai krusial mengingat Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun masih membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama perempuan.

Forum yang mengusung tema ekonomi restoratif ini juga memamerkan sejumlah praktik baik, seperti pemberdayaan perempuan melalui pembibitan oleh Mama Bambu, Desa Agroekologi Bambu, Kebun Pangan Lokal Perempuan, serta Perhutanan Sosial Khusus Perempuan. Inisiatif-inisiatif itu menunjukkan bahwa ekonomi restoratif tidak hanya soal pemulihan lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan gender.

Sesi kedua dialog mengangkat tema energi terbarukan berkeadilan gender. Direktur Eksekutif IBEKA Tri Mumpuni Wiyatno menegaskan bahwa transisi energi pada dasarnya adalah upaya memenuhi hak masyarakat atas akses energi. Menurutnya, energi terbarukan yang dikelola secara partisipatif dapat memperluas akses energi, memperkuat ekonomi lokal, dan secara signifikan mengurangi beban kerja domestik perempuan yang selama ini tidak terlihat.

Di sisi lain, Diana Kusumastuti menyoroti pentingnya infrastruktur dasar sebagai penopang ekonomi restoratif. Kementerian Pekerjaan Umum, kata dia, terus memperkuat layanan air bersih dan konektivitas melalui program seperti Pamsimas. "Proyek kolaborasi seperti Pamsimas menjadi terobosan bagi masyarakat untuk memperoleh akses air bersih dengan mudah," jelas Diana. Infrastruktur yang merata dinilai menjadi prasyarat agar perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi tanpa terbebani oleh urusan domestik yang menyita waktu.

Dialog ini menggarisbawahi bahwa ekonomi restoratif tidak bisa berjalan tanpa pengakuan atas peran perempuan. Pertanyaan yang tersisa adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan ini akan diimplementasikan secara konsisten di daerah lain, mengingat tantangan birokrasi dan budaya yang masih kuat.