Bentrok di Surabaya: 24 Demonstran Ditangkap Usai Tolak Kenaikan BBM dan Program Makan Gratis
Baca dalam 60 detik
- Polisi Surabaya mengamankan 24 pengunjuk rasa dalam aksi menentang kenaikan harga BBM non-subsidi dan program makan gratis Prabowo.
- Unjuk rasa yang berlangsung Jumat (26/6) itu diwarnai pelemparan batu dan pembakaran sampah, memicu respons tegas aparat.
- Gelombang protes serupa terjadi di sejumlah kota, mencerminkan tekanan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang kontroversial.

Polisi Surabaya menangkap sedikitnya 24 warga dalam aksi unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (26/6) lalu. Aksi yang berlangsung di dekat gedung pemerintahan itu dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi sebesar 30 persen serta program makan gratis yang dinilai bermasalah.
Menurut saksi mata dari AFP, sekitar 100 orang berkumpul di lokasi. Sebagian demonstran melemparkan batu ke arah petugas dan membakar tumpukan sampah di tengah jalan. Kepolisian setempat kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengamankan puluhan orang. Fatkul Khoir, koordinator Lembaga Bantuan Hukum KontraS Surabaya, mengonfirmasi bahwa 24 orang ditahan dan diperiksa hingga pukul 03.30 WIB Sabtu (27/6) tanpa dikenakan dakwaan.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, membenarkan adanya penangkapan dalam jumlah puluhan, namun enggan merinci angka pasti. Ia menyebut tindakan aparat merupakan respons terhadap provokasi fisik dari peserta aksi.
Kenaikan harga BBM yang diberlakukan bulan ini merupakan upaya pemerintah meringankan beban anggaran di tengah tekanan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan ini langsung memicu gelombang protes di berbagai kota. Di Jakarta, ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan BBM sekaligus mendesak penghentian program makan gratis yang disebut boros dan menyebabkan keracunan massal.
Program makan gratis yang menjadi andalan Prabowo sejak kampanye memang menuai kontroversi. Selain dianggap membebani APBN, sejumlah laporan menyebutkan adanya kasus keracunan makanan di beberapa sekolah yang menerima program tersebut. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara sebagian pelaksanaannya.
Unjuk rasa kali ini mengingatkan pada gelombang demonstrasi besar Agustus-September tahun lalu, yang merupakan yang terbesar sejak Prabowo menjabat. Saat itu, aksi awalnya dipicu oleh rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, namun meluas menjadi kemarahan terhadap aparat keamanan setelah sebuah mobil polisi menabrak dan menewaskan seorang pengemudi ojek daring. Lembaga hak asasi mencatat 10 orang tewas dan ribuan ditahan dalam peristiwa tersebut, meskipun sebagian besar telah dibebaskan.
Dengan tensi politik yang kembali memanas, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan energi dan sosialnya, atau justru memperketat ruang demonstrasi. Langkah aparat di Surabaya menjadi indikator awal bagaimana rezim merespons gelombang protes yang kian meluas.



