Kemhan Hapus Materi Militer dari Latihan Koperasi Merah Putih Usai Lima Peserta Tewas

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan pendekatan latihan dasar militer dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih setelah lima peserta meninggal dunia selama kegiatan. Perubahan ini diumumkan pada Senin, 29 Juni, sebagai respons atas kritik dari DPR, Komnas HAM, dan publik.

Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menyampaikan duka cita mendalam dan menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak menjadi bahan evaluasi menyeluruh. “Kami menghormati masukan dari DPR, Komnas HAM, maupun berbagai pihak sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program,” ujarnya.

Evaluasi utama yang dilakukan adalah penyesuaian terminologi dan pendekatan kegiatan. Istilah “latihan dasar militer” (latsarmil) resmi diganti menjadi “Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial”. Menurut Rico, perubahan ini untuk memperjelas bahwa tujuan program bukan membentuk peserta menjadi prajurit atau Komponen Cadangan, melainkan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi.

Kemhan juga melakukan penyesuaian materi dengan mengurangi kegiatan yang bersifat teknis dan taktis militer, termasuk menembak dan bentuk latihan lain yang tidak relevan langsung dengan kebutuhan calon manajer koperasi. “Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil,” kata Rico.

Aspek kesehatan peserta diperkuat melalui profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala, pemantauan kondisi harian, penguatan tenaga kesehatan di satuan pendidikan, serta mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan. Peserta yang memiliki kondisi medis atau faktor risiko diberikan penandaan khusus agar tidak dibebani kegiatan fisik berlebihan.

Rico menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prioritas utama. “Esensi pembinaan tetap dijaga, yaitu bela negara, disiplin, karakter, kepemimpinan, dan kesiapan manajerial, namun metode pelaksanaannya dibuat lebih adaptif, edukatif, dan sesuai dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil,” katanya.

Langkah ini menjadi preseden penting bagi program-program pemerintah yang melibatkan pelatihan fisik bagi warga sipil. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah revisi ini cukup untuk mencegah tragedi serupa di masa depan, atau masih diperlukan pengawasan lebih ketat dari pihak independen?