Bubar Paksa, 11 Tuntutan Aksi #IndonesiaSekarat di Surabaya: dari Harga Pokok hingga Pembubaran Parlemen
Baca dalam 60 detik
- Aksi massa Front Anti Kapitalisme di Surabaya dibubarkan paksa aparat setelah massa melempar benda ke halaman Gedung Grahadi dan bertahan hingga malam.
- Sebelas tuntutan disuarakan, termasuk penurunan harga BBM dan pangan, penghentian program MBG dan Koperasi Desa, serta pembebasan tahanan politik.
- Pembubaran dengan water cannon dan penangkapan sejumlah orang menandai eskalasi protes yang menurut pengamat mencerminkan tekanan ekonomi yang meluas.
Gelombang protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran kembali memuncak di Surabaya, Jumat (26/6) malam, ketika aparat keamanan membubarkan paksa aksi massa yang menuntut sebelas poin perubahan, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok hingga pembubaran parlemen.
Sekitar seratusan orang dari berbagai elemen masyarakat sipil—mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok lain—yang tergabung dalam Front Anti Kapitalisme menggelar unjuk rasa bertajuk #IndonesiaSekarat di depan Gedung Negara Grahadi. Aksi dimulai dengan longmarch dari Monumen Kapal Selam, lalu massa membentangkan spanduk raksasa di jembatan penyeberangan orang dan menutup Jalan Gubernur Suryo, sehingga arus lalu lintas dialihkan. Demonstran bergantian berorasi dan membakar pakaian serta barang bekas di tengah jalan.
Menjelang malam, polisi memberikan peringatan melalui pengeras suara agar massa membubarkan diri. Namun, massa yang sebagian besar mengenakan busana hitam melemparkan benda ke arah halaman Grahadi dan bertahan hingga pukul 19.00 WIB. Petugas akhirnya mengerahkan water cannon dan mengamankan sejumlah orang. Setelah massa berhasil dipukul mundur, polisi memblokade akses jalan menuju gedung tersebut.
Juru bicara Front Anti Kapitalisme, Septia, yang juga seorang pelaku UMKM, menyatakan bahwa aksi ini merupakan eskalasi dari protes sebelumnya. "Per hari ini apa-apa mahal. Bahan pokok juga naik," ujarnya. Menurut Septia, kenaikan harga bukan sekadar data, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan para pedagang kecil dan pelanggannya.
Selain isu nasional, massa juga menyoroti persoalan lokal Jawa Timur, yakni reklamasi Surabaya Waterfront Land. Mereka mendesak penghentian proyek tersebut dan pembebasan seluruh tahanan politik, termasuk yang disebut dengan nama Komar. Tuntutan lain yang menonjol adalah pembubaran Komando Teritorial dan penghentian keterlibatan TNI dalam ranah sipil, serta pencabutan UU Polri dan UU TNI.
Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, aksi ini mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. "Kenaikan harga BBM dan bahan pokok menjadi pemicu utama, namun tuntutan struktural seperti pembubaran parlemen dan penghentian program MBG menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi," ujarnya.
Pembubaran paksa aksi ini menimbulkan pertanyaan tentang ruang demokrasi di Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk merespons tuntutan masyarakat sipil yang semakin vokal, sementara aparat keamanan terus berupaya menjaga ketertiban. Akankah gelombang protes ini mendorong perubahan kebijakan, atau justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat?
