Anggaran Latihan Militer Manajer Kopdes Rp30 Juta per Orang, DPR Soroti Pemborosan
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkap biaya latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp30 juta per orang, dua pertiga dari total anggaran pelatihan Rp45 juta.
- Jika komponen militer dihapus, negara berpotensi menghemat triliunan rupiah dari total 35.476 peserta yang akan mengikuti program tersebut.
- Hasanuddin menilai pelatihan kemiliteran tidak relevan dengan tugas manajer koperasi yang seharusnya fokus pada kompetensi bisnis dan manajemen.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menyedot anggaran hingga Rp30 juta per orang, atau dua pertiga dari total biaya pelatihan sebesar Rp45 juta per peserta. Sisanya, hanya Rp15 juta yang dialokasikan untuk materi substansi koperasi selama 15 hari.
Menurut Hasanuddin, porsi anggaran militer yang besar ini menjadi sorotan karena total peserta pelatihan gelombang pertama mencapai 35.476 orang, terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Jika Latsarmil dihapuskan, negara bisa menghemat triliunan rupiah dari keseluruhan program yang dibiayai Kementerian Koperasi tersebut.
"Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6).
Politikus PDIP itu menilai pelatihan kemiliteran bukan prioritas bagi calon manajer koperasi. Tugas utama mereka adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran. "Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak membebani anggaran secara berlebihan. Gelombang pertama pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026, mencakup peserta dari dua program: Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ke depan, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah latihan militer benar-benar diperlukan untuk mencetak manajer koperasi yang kompeten, atau justru menjadi beban anggaran yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Evaluasi komprehensif menjadi kunci agar program pemerintah tidak kehilangan arah dan tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
