Puan Minta Pemerintah Hitung Dampak Ekonomi Penutupan Bromo: Jangan Sampai Masyarakat Lokal Jadi Korban Terbesar

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera menghitung kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Seruan ini muncul di tengah upaya pemadaman api yang masih berlangsung dan penutupan total kawasan wisata yang memicu kekhawatiran akan nasib ribuan pelaku usaha lokal.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, Puan menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memadamkan api secepat mungkin dan mencegah meluasnya kerusakan. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa penutupan kawasan wisata yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat sekitar tidak bisa dibiarkan tanpa perhitungan dampak yang matang. "Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya," ujarnya.

Kebakaran yang telah melalap sekitar 520 hektare lahan di kawasan TNBTS ini memaksa pemerintah menutup seluruh aktivitas wisata. Langkah ini memang diperlukan untuk mendukung operasi pemadaman dan melindungi wisatawan, namun di sisi lain, penutupan tersebut berpotensi memutus mata pencaharian bagi pedagang, pemandu wisata, dan pengelola penginapan di sekitar Bromo. Puan mengingatkan bahwa jika penutupan berlangsung lama, pemerintah harus siap memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat yang kehilangan pendapatan.

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini," tegas Puan. Pernyataan ini menyoroti ironi di mana mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian kawasan justru paling rentan terkena dampak negatif.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman memiliki komando yang kuat, didukung personel, peralatan, dan pemetaan pergerakan api yang memadai. Ia juga menyoroti perlunya pemantauan kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman untuk mengantisipasi dampak kesehatan bagi warga sekitar. Ini menjadi perhatian serius mengingat asap kebakaran dapat memicu gangguan pernapasan dan penyakit lainnya.

Di luar penanganan darurat, Puan menekankan pentingnya pemetaan kerusakan ekosistem secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah mendata tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan. Data ini akan menjadi dasar bagi upaya pemulihan ekosistem jangka panjang. "Penanganan kebakaran Bromo tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan membuka kembali kawasan wisata, tetapi perlu diikuti pemulihan ekosistem serta perlindungan penghidupan masyarakat sekitar," jelasnya.

Bagi Indonesia, kebakaran Bromo bukan sekadar bencana ekologis, tetapi juga ujian bagi ketahanan ekonomi lokal. Kawasan Bromo selama ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah dan negara. Penutupan yang berkepanjangan dapat memicu efek domino pada sektor transportasi, perhotelan, dan UMKM di sekitarnya. Oleh karena itu, asesmen dampak ekonomi yang diminta Puan menjadi langkah krusial untuk merancang kebijakan kompensasi dan pemulihan yang tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan skema dukungan seperti bantuan langsung tunai, pelatihan alternatif mata pencaharian, atau percepatan pembukaan kembali kawasan dengan protokol keamanan ketat. Pertanyaannya, seberapa cepat pemerintah dapat merespons dan seberapa besar alokasi anggaran yang disiapkan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat Bromo? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah tragedi ini meninggalkan luka yang dalam atau justru menjadi momentum untuk membangun pariwisata yang lebih tangguh dan berkelanjutan.