Israel Bersikukuh Tak Tarik Pasukan dari Lebanon Selatan Sebelum Hizbullah Dilucuti

Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon selatan sebelum kelompok militan Hizbullah dilucuti senjatanya, sebuah sikap yang disampaikan di tengah negosiasi langsung yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, dalam jumpa pers pada Kamis (25/6) menyatakan bahwa keamanan warga Israel bagian utara menjadi prioritas utama, sehingga setiap penarikan pasukan hanya akan dilakukan setelah demiliterisasi total di Lebanon selatan.

Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon memuncak sejak Maret lalu ketika Hizbullah, milisi kuat yang didukung Iran, ikut terlibat dalam perang Timur Tengah di pihak sekutunya. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon dan mengirim pasukan darat ke wilayah selatan negara tersebut. Kini, di bawah tekanan Washington, pejabat Lebanon telah memulai perundingan langsung dengan Israel sejak April lalu.

Putaran ketiga perundingan yang berlangsung selama tiga hari dijadwalkan berakhir pada Kamis. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengomentari perkembangan negosiasi dengan menyebut kedua negara tetangga itu hampir mencapai "komitmen niat". Namun, pernyataan Mencer menunjukkan bahwa masih ada jurang pemisah yang lebar antara kedua belah pihak.

"Kami tidak akan menarik pasukan kami dari Lebanon selatan selama Hizbullah masih menjadi ancaman, tidak dilucuti, dan tidak didemiliterisasi," tegas Mencer. Ia menambahkan bahwa setiap penempatan ulang pasukan IDF harus terjadi setelah, bukan sebelum, demiliterisasi Lebanon selatan dan pelucutan senjata Hizbullah. "Kami sudah pernah mengalami situasi ini pada tahun 2024. Hizbullah seharusnya dilucuti, tetapi kenyataannya tidak," ujarnya mengingatkan.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas Timur Tengah. Eskalasi di perbatasan Israel-Lebanon berpotensi memicu gelombang pengungsi baru dan memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik dengan Lebanon dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga dinamika konflik ini perlu dicermati secara saksama.

Ke depan, pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah apakah tekanan internasional yang dipimpin AS cukup kuat untuk memaksa Hizbullah melucuti senjatanya, mengingat kegagalan kesepakatan serupa pada 2024. Tanpa jaminan keamanan yang kredibel, Israel tampaknya tidak akan mengubah posisinya, sementara Lebanon berada dalam posisi lemah untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perundingan Washington mungkin hanya menjadi babak baru dalam siklus konflik yang berkepanjangan.