Mahfud Desak Prabowo Buka Identitas Dalang Demo Bayaran
Baca dalam 60 detik
- Mahfud MD meminta Presiden Prabowo mengungkap secara terbuka pihak yang disebut membiayai demonstrasi, bukan sekadar pernyataan tanpa bukti.
- Pernyataan Prabowo soal dalang bayaran demo memicu perdebatan tentang transparansi dan kredibilitas tudingan di tengah gelombang aksi mahasiswa.
- Mahfud mengingatkan mahasiswa agar tidak terpecah oleh kepentingan pragmatis dan tetap fokus pada kritik objektif terhadap kebijakan pemerintah.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara gamblang identitas pihak yang disebut membayar demonstran, jika memang memiliki bukti yang kuat. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Kamis (25/6), sebagai respons atas pidato Prabowo sehari sebelumnya yang mengklaim mengetahui dalang di balik aksi unjuk rasa berbayar.
Menurut Mahfud, tuduhan semacam itu tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa klarifikasi. Ia menilai publik berhak tahu siapa aktor yang dimaksud dan bagaimana mekanisme pendanaannya. “Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar,” ujarnya, menekankan bahwa tanpa keterbukaan, pernyataan tersebut hanya akan menimbulkan spekulasi dan mengaburkan substansi kritik mahasiswa.
Mahfud juga menyoroti pengakuan seorang mahasiswa Universitas Bung Karno yang mengaku menerima Rp20 juta untuk berpartisipasi dalam aksi beberapa waktu lalu. Ia menyebut praktik semacam itu bukan fenomena baru, namun tetap memprihatinkan. “Sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu,” katanya, seraya menambahkan bahwa kelompok semacam itu hanyalah arus kecil yang tidak mewakili gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
Dalam pidato di Gorontalo pada Rabu (24/6), Prabowo menyatakan, “Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu.” Ia juga menyinggung adanya demonstran yang dibayar Rp200 ribu tanpa memahami tujuan aksi. Namun, hingga kini Presiden belum merinci bukti atau pihak yang dimaksud. Sikap ini dinilai Mahfud kontraproduktif karena justru mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang diangkat mahasiswa, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dugaan korupsi.
Mahfud, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengingatkan pengalamannya di era Orde Baru ketika banyak mahasiswa merangkap sebagai aktivis dan informan. Ia menilai praktik pembiayaan aksi oleh pihak tertentu memang kerap terjadi, namun tidak boleh dijadikan alat untuk mendiskreditkan seluruh gerakan mahasiswa. “Sebaiknya mahasiswa jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan. Pokoknya perjuangan secara objektif,” pesannya.
Ke depan, publik menanti apakah Prabowo akan memenuhi desakan Mahfud untuk membuka data dan identitas pihak yang diduga membiayai demo. Tanpa transparansi, tudingan semacam itu berpotensi memicu polarisasi baru dan mengikis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Akankah pemerintah menunjukkan bukti, atau pernyataan itu hanya retorika politik belaka?
