Ancaman Kabut Asap 2026: El Nino, Tekanan Anggaran, dan Uji Coba Pertama Prabowo
Baca dalam 60 detik
- Singapore Institute of International Affairs mengeluarkan peringatan merah langka untuk kabut asap lintas batas di Asia Tenggara pada sisa tahun 2026, dengan puncak bahaya pada Agustus-September.
- El Nino kuat, gangguan rantai pasok pupuk, dan kenaikan permintaan biodiesel meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
- Presiden Prabowo Subianto menghadapi musim kemarau berisiko tinggi pertamanya di tengah pemotongan anggaran pemadaman kebakaran, menjadi ujian bagi komitmen pengendalian karhutla.
Asia Tenggara berpotensi mengalami kabut asap lintas batas paling parah dalam satu dekade terakhir pada sisa tahun 2026, dengan puncak bahaya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Peringatan langka level merah dikeluarkan oleh Singapore Institute of International Affairs (SIIA) dalam laporan Haze Outlook 2026 yang dirilis Rabu (24/6). Ini baru kedua kalinya lembaga tersebut memberikan rating risiko tertinggi sejak 2019, setelah sebelumnya hanya terjadi pada 2023 saat kabut asap kembali menyelimuti Singapura akibat titik panas di Sumatra.
Laporan setebal 17 halaman itu mengidentifikasi tiga faktor utama yang memperparah ancaman: fenomena El Nino yang diprediksi kuat (63% kemungkinan), gangguan rantai pasok pertanian akibat krisis di Selat Hormuz, serta lonjakan permintaan biodiesel yang mendorong ekspansi perkebunan. Ketiganya berpotensi memicu penggunaan api sebagai metode murah untuk membuka lahan, terutama oleh petani kecil dan menengah yang tertekan biaya produksi.
Bagi Indonesia, musim kemarau 2026 menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat pada 2024. Pendahulunya, Joko Widodo, secara langsung memimpin rapat koordinasi nasional penanganan kabut asap dan menjadikannya prioritas tinggi. Prabowo telah membentuk Desk Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan di bawah Kemenko Polhukam pada 2025, serta membingkai karhutla sebagai isu keamanan nasional. Namun, laporan SIIA mencatat bahwa anggaran pengelolaan kebakaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah provinsi mengalami tekanan akibat pemotongan belanja publik.
Ketua SIIA Simon Tay menekankan bahwa meskipun prakiraan cuaca mengkhawatirkan, masih ada peluang untuk mencegah dampak terburuk. "Tantangannya adalah memastikan praktik berkelanjutan dipertahankan di seluruh rantai pasok, termasuk oleh usaha kecil dan menengah yang beroperasi di bawah tekanan ekonomi," ujarnya. Laporan ini juga menyerukan penguatan kerja sama ASEAN melalui Pusat Koordinasi Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas yang baru diresmikan.
Dari sisi kebijakan domestik, Prabowo telah meningkatkan pengawasan negara terhadap sektor perkebunan dan sumber daya alam secara signifikan. Pemerintah mengalihkan lahan konsesi swasta dalam jumlah besar ke perusahaan milik negara, mencabut izin 28 perusahaan pasca banjir besar di Sumatra pada akhir 2025, serta menyelidiki dugaan pelanggaran lingkungan dan penghindaran pajak. Langkah ini, menurut SIIA, memberikan insentif bagi perusahaan perkebunan untuk menghindari insiden kebakaran besar dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, belum jelas apakah kontrol negara yang lebih ketat akan efektif mencegah deforestasi.
Musim kemarau 2026 diprediksi menjadi salah satu yang terpanas dan terkering dalam catatan, meningkatkan risiko kebakaran gambut dan vegetasi yang sulit dikendalikan. Pertanyaan besarnya: akankah kombinasi tekanan iklim, ekonomi, dan politik mendorong Asia Tenggara kembali ke krisis kabut asap seperti 2015, atau justru menjadi momentum untuk membuktikan bahwa kerja sama regional dan tata kelola yang lebih ketat mampu memutus siklus tahunan ini?
