Politikus Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Ajakan AHY Terlalu Benar untuk Dibantah?

Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap, melontarkan kritik tajam kepada Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang dianggap terlalu sensitif terhadap pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yan menilai reaksi Deddy justru menunjukkan ketidakmampuan memahami esensi ajakan AHY untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (24/6), Yan mempertanyakan logika Deddy yang menyebut pernyataan AHY sebagai bentuk hasutan. “Kalau ajakan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai saja dianggap hasutan, maka jangan-jangan yang terusik bukan isi pernyataannya, melainkan karena pesannya terlalu benar untuk dibantah,” ujar Yan. Ia bahkan mencurigai kemampuan Deddy dalam mencerna narasi yang disampaikan AHY.

Polemik ini bermula dari pernyataan AHY yang menyinggung sikap PDIP yang dinilainya abu-abu. AHY menegaskan bahwa partai oposisi seharusnya memberikan kritik konstruktif dan tidak memecah belah bangsa. “Ketika jadi oposisi, tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi,” kata AHY beberapa waktu lalu.

Deddy sebelumnya merespons dengan nada sinis. Ia mengingatkan bahwa sejak 2025, PDIP kerap dituding sebagai dalang di balik aksi demonstrasi. Namun, menurutnya, tuduhan itu tidak pernah terbukti secara hukum. “Sekarang sama saja. Eh dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang Menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut. Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam,” ujar Deddy.

Yan menegaskan bahwa pernyataan AHY justru mencerminkan sikap kenegarawanan. Ia mengaku telah mendengar langsung pidato AHY dan menilai tidak ada satu pun kalimat yang bersifat provokatif. Menurut Yan, AHY hanya mengingatkan agar partai politik di luar pemerintahan tetap menjaga etika demokrasi. “Sulit mencari kalimat yang lebih moderat dan lebih menyejukkan dari pada itu, ya kan?” katanya.

Pertarungan retorika ini mencerminkan dinamika politik Indonesia pasca-Pemilu 2024, di mana batas antara kritik dan hasutan kerap menjadi perdebatan. PDIP yang kini berada di luar pemerintahan harus menghadapi tekanan untuk tetap kritis namun tidak dianggap mengganggu stabilitas. Sementara itu, partai koalisi seperti Demokrat berusaha menjaga citra sebagai mitra pemerintah yang konstruktif.

Ke depan, polemik ini berpotensi memicu diskusi lebih luas tentang peran oposisi dalam sistem presidensial Indonesia. Akankah PDIP mampu mempertahankan sikap kritisnya tanpa terjebak dalam tuduhan menghasut? Atau justru akan semakin terisolasi di tengah dominasi koalisi pemerintah? Jawabannya akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.