Relokasi Warga Bantaran Rel: Hunian Baru, tapi Tantangan Biaya Menanti

Pemerintah Indonesia memulai langkah besar merelokasi ribuan keluarga yang tinggal di bantaran rel kereta api, dengan Jakarta sebagai proyek percontohan. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, 69 keluarga telah meninggalkan gubuk-gubuk yang berdiri kurang dari lima meter dari jalur kereta aktif dan kini menempati Hunian Senen, kompleks rumah susun baru yang diresmikan sebagai bagian dari janji Presiden Prabowo Subianto. Namun, di balik fasilitas yang lebih layak, pertanyaan tentang keberlanjutan finansial warga mulai mengemuka.

Program relokasi ini bermula dari kunjungan Presiden Prabowo ke permukiman kumuh di Pasar Senen pada Maret lalu. Saat itu, ia berjanji menyediakan hunian layak bagi warga yang selama ini hidup berdampingan dengan deru kereta. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mendata seluruh permukiman di sepanjang jalur rel yang dikelolanya. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan pendataan akan dimulai dari Pasar Senen dan meluas ke seluruh jalur KAI yang memiliki kondisi serupa.

Hunian Senen, yang terletak di Jalan Kramat Raya, menawarkan 324 unit rumah tapak dengan luas masing-masing 16 meter persegi. Setiap unit dilengkapi dua tempat tidur, lemari, dan kipas angin. Kompleks ini juga menyediakan fasilitas umum seperti toilet bersama, musala, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, dan area parkir. Pemerintah memberikan keringanan biaya sewa, listrik, dan air selama enam bulan pertama untuk membantu warga beradaptasi. Namun, setelah masa tenggang itu berakhir, warga harus membayar biaya yang belum diumumkan secara resmi.

Bagi sebagian warga, hunian baru ini adalah peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Finalisa, seorang ibu rumah tangga, mengaku kini bisa tidur nyenyak tanpa gangguan suara kereta. Anak-anaknya juga bisa bermain dengan aman tanpa harus menyeberang rel. Namun, ia mengkhawatirkan kemampuan keluarganya membayar sewa setelah masa gratis berakhir. Suaminya yang bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu membuat mereka hanya mampu membayar sewa di bawah Rp500 ribu per bulan. "Kalau bisa, kami akan tetap tinggal di sini. Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Penghasilan kami tidak pasti," ujarnya.

Kekhawatiran serupa diungkapkan Samsudin, seorang pengamen yang juga menghidupi keluarga berlima. Ia khawatir jika tidak mampu membayar, mereka akan dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari tempat kerja dan sekolah anak-anaknya. "Yang saya harapkan, kami bisa tinggal di sini selamanya dan tidak dipindahkan ke mana-mana," katanya.

Di sisi lain, tidak semua warga bantaran rel setuju dengan program relokasi. Susi Nuraini, warga Tanah Abang, menolak pindah karena suami dan anak-anaknya bekerja di dekat lokasi saat ini. Ia juga khawatir dengan ketidakpastian lokasi baru. Achmad Chafidin, warga lainnya, mengakui tinggal di bantaran rel berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain karena harus merawat orang tua mertua yang sudah lanjut usia. "Tentu tidak nyaman tinggal di sini, tapi karena sudah terbiasa, kami lebih berhati-hati. Kami sudah tahu jadwal kereta," tuturnya.

Para ahli menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam program relokasi. Veronica Kaihatu, psikolog sosial dari Universitas Pembangunan Jaya, menekankan perlunya memahami mata pencaharian mayoritas warga sebelum memindahkan mereka. Ia mencontohkan keberhasilan relokasi warga bantaran Sungai Angke ke rumah susun Cinta Kasih setelah banjir besar 2002, di mana warga diberikan akses pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Yayat Supriatna, pakar tata kota dari Universitas Trisakti, mengingatkan bahwa masalah permukiman bantaran rel bukan hanya milik Jakarta. Kota-kota besar lain seperti Medan dan Surabaya juga menghadapi persoalan serupa. "Ketika orang dipindahkan ke rumah susun tetapi tidak bisa membayar sewa, itu menjadi masalah baru. Siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran bulanan setiap rumah tangga?" ujarnya.

Program relokasi ini bukan tanpa preseden di Asia. Mumbai, India, telah merelokasi lebih dari 100.000 orang dari bantaran rel pada 2012, dan Filipina melakukan hal serupa pada 2024 untuk proyek kereta komuter. Syarifah Syaukat, pakar properti dari Knight Frank, menilai strategi relokasi dengan pendekatan pembangunan komunitas dan manajemen lahan telah berhasil di banyak kota besar Indonesia, asalkan warga dipindahkan ke lokasi yang dekat dengan tempat asal dan ditawari hunian terjangkau.

Kini, pertanyaan terbesar bukan lagi pada kualitas bangunan, melainkan pada kemampuan warga untuk bertahan. Hunian Senen mungkin menawarkan malam yang lebih tenang dan air mengalir, tetapi tanpa kepastian biaya sewa dan ketersediaan lapangan kerja di sekitar, masa depan warga tetap menggantung. Apakah program ini akan menjadi solusi permanen atau hanya perpindahan masalah? Waktu yang akan menjawab.