Gelombang Protes Mahasiswa di Surabaya dan Makassar: Tuntutan Evaluasi Kabinet hingga Penolakan MBG

Gelombang unjuk rasa mahasiswa kembali menggema di dua kota besar, Surabaya dan Makassar, pada Rabu (24/6), menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Aksi yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menyoroti sejumlah program kontroversial, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta mendesak perombakan Kabinet Merah Putih.

Di Surabaya, sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam PKC PMII Jawa Timur memulai aksi dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mau mendengar aspirasi rakyat. "Kami sudah merasa hari ini tidak bisa berbicara dengan pemerintah yang hidup, maka kami mengadukan semuanya kepada para pahlawan yang telah mendahului kita," ujar Sekretaris Umum PKC PMII Jatim, Abdur Razak. Aksi kemudian berpusat di depan Kantor Gubernur Jatim, di mana massa membakar ban, memblokade Jalan Pahlawan, dan terlibat saling dorong dengan aparat setelah dialog dengan perwakilan pemprov buntu.

Ketegangan memuncak sekitar pukul 15.30 WIB saat massa memberikan ultimatum lima menit kepada Pemprov Jatim untuk mengirim pejabat yang berwenang mengambil keputusan. Pemerintah provinsi mengutus Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Isa Ansori, namun ia dinilai tidak memiliki otoritas untuk menjawab tuntutan. Massa mendesak Sekretaris Daerah turun langsung, tetapi permintaan itu tidak dipenuhi. Akibatnya, massa memblokade Jalan Pahlawan selama satu jam hingga arus lalu lintas lumpuh. "Yang menemui memang ada, tetapi tidak punya otoritas terhadap tuntutan kami. Makanya kami memilih memblokade jalan untuk mencoba mendatangkan mereka, tetapi hasilnya nihil," kata Razak.

Adapun tuntutan yang dibawa mahasiswa Surabaya meliputi evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penolakan program MBG dan KDMP, penghentian pembangunan batalyon di lahan pertanian produktif, serta penindakan tambang ilegal di Jawa Timur. "Kami meminta dilakukan operasi besar-besaran untuk mencabut tambang yang tidak memiliki izin," tegas Razak. Massa akhirnya membubarkan diri, namun Razak mengancam akan turun kembali jika tuntutan tidak dipenuhi.

Sementara itu, di Makassar, mahasiswa PC PMII Kota Makassar menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan tuntutan serupa. Mereka mendesak evaluasi total Kabinet Merah Putih dan menolak pelaksanaan program MBG yang dinilai perlu dievaluasi menyeluruh melalui Badan Gizi Nasional (BGN). "Menteri dan pejabat negara yang tidak menunjukkan kompetensi, integritas, maupun kemampuan menjalankan amanah rakyat harus diganti dengan figur-figur profesional," kata koordinator aksi. Situasi memanas ketika massa hendak membakar ban bekas, dan petugas kepolisian merespons dengan mematikan api, memicu aksi saling dorong. Salah satu pengurus PMII, Yudhoyono, menyebut tiga kader sempat diamankan dan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa. Namun, Kabagops Polrestabes Makassar, AKBP Hari Harry F Aritonang, membantah adanya penangkapan. "Tadi kita hanya mengamankan ban yang hendak dibakar saja," ujarnya.

Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah. Dengan ancaman aksi lanjutan, pemerintah pusat dan daerah dihadapkan pada tekanan untuk merespons tuntutan yang konkret. Akankah evaluasi kabinet dan peninjauan ulang program MBG menjadi prioritas, atau justru memicu eskalasi demonstrasi yang lebih luas?