LPS Targetkan Jumlah Unbanked 13 Juta Orang di 2026, Kalimantan Jadi Wilayah dengan Akses Terendah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan jumlah penduduk yang belum memiliki rekening bank atau unbanked turun menjadi 13 juta orang pada akhir tahun ini, menyusul penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan target tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6/2026), seraya menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan akses perbankan universal dalam tiga tahun menjadi pendorong utama.

Data LPS menunjukkan jumlah unbanked terus menyusut dari 59,8 juta orang pada 2023 menjadi 53,2 juta pada 2024, lalu 49,7 juta pada 2025. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok usia produktif 15–69 tahun, yang angkanya merosot dari 23,5 juta menjadi 15,3 juta dalam periode yang sama. "Setiap tahun kami targetkan pengurangan 2 juta unbanked. Tahun ini harus turun menjadi 13 juta yang belum punya rekening," ujar Anggito.

Meski tren positif, tantangan masih menganga. Secara nasional, jumlah rekening tidak aktif justru melonjak dari 144,09 juta pada 2023 menjadi 173,42 juta pada 2025. Rekening kategori ini didefinisikan LPS sebagai simpanan bank umum non-digital dengan saldo maksimal Rp50.000 tanpa perubahan nilai sepanjang tahun. Pertumbuhan tahunan rekening tidak aktif sempat mencapai 10,18% pada 2024, sebelum melambat ke 9,23% pada 2025.

Disparitas akses perbankan antarwilayah masih tajam. LPS mencatat Kalimantan sebagai wilayah dengan persentase unbanked tertinggi, mencapai 24,67% dari total penduduk, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar 22,83%. Sementara itu, Jawa mencatat 19,21%, Sumatera 18,27%, dan Bali-Nusa Tenggara menjadi yang terendah dengan 13,27%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan khusus di daerah terpencil dan kepulauan.

Salah satu upaya LPS mendekatkan layanan perbankan adalah melalui Financial Festival di Yogyakarta yang digelar bersama institusi keuangan lain. Acara tersebut berhasil menarik lebih dari 11 ribu pengunjung, didominasi pelajar SMA dan mahasiswa. Namun, data LPS menunjukkan bahwa di DIY sendiri, sekitar 16% penduduk usia produktif 15–70 tahun masih belum memiliki akses perbankan. Selain itu, 20% rekening di daerah itu tidak aktif, sementara pertumbuhan kredit hanya 6,14% dengan rasio LDR 65%—menandakan likuiditas perbankan masih tinggi.

Pimpinan Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, Yogyakarta adalah kota yang inklusif untuk edukasi sektor keuangan. "Saya melihat Jogja ini adalah kota yang sangat inklusif," ujarnya. Namun, angka rekening tidak aktif yang terus meningkat menjadi catatan serius: edukasi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan kebiasaan menabung yang berkelanjutan.

Ke depan, LPS dihadapkan pada dilema: di satu sisi target penurunan unbanked harus dikejar, di sisi lain jutaan rekening yang sudah ada justru mati suri. Pertanyaan yang muncul adalah apakah program inklusi keuangan saat ini sudah tepat sasaran, atau justru menciptakan rekening "tidur" yang tidak memberikan manfaat ekonomi? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa mencapai akses perbankan universal dalam tiga tahun ke depan.