Cicilan Rumah Subsidi Bisa Rp500 Ribuan per Bulan, Tenor 40 Tahun Segera Berlaku

Pemerintah resmi membuka opsi tenor pembiayaan KPR subsidi hingga 40 tahun, sebuah langkah yang diyakini akan menurunkan cicilan bulanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi sekitar Rp500 ribuan untuk rumah tapak dan Rp700 ribuan untuk rumah susun. Kebijakan ini merupakan hasil Rapat Komite Tapera yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Rabu (24/6/2026) di Jakarta.

Keputusan tersebut diambil di tengah realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih rendah. Hingga 23 Juni 2026, baru 81.268 unit rumah tersalurkan, atau 23,22% dari target 350.000 unit tahun ini. Dengan tambahan rumah yang sudah memasuki tahap akad kredit, capaian mencapai 103.003 unit (29,43%). Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa strategi utama untuk mengejar target meliputi penguatan segmentasi pasar, promosi, dan digital marketing, serta implementasi tenor maksimal 40 tahun. “Kami juga akan memperkuat sinergi dengan perbankan dan pengembang,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Skema angsuran rendah ini akan dicapai melalui penerapan suku bunga berjenjang, di mana pada tahun-tahun awal cicilan lebih ringan dan bertahap naik seiring kemampuan bayar MBR. Pemerintah juga memastikan suku bunga FLPP rumah tapak tetap 5% dan rumah susun 6% sepanjang tenor, tanpa terpengaruh fluktuasi pasar. Stabilitas ini didukung oleh pengelolaan likuiditas bersama BP Tapera dan Danantara Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya skema yang ramah bagi pekerja dan buruh. “Kami berharap BP Tapera memiliki pemetaan agar buruh bisa memiliki rumah dengan cicilan yang menarik,” katanya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan agar kualitas rumah susun subsidi ditingkatkan. “Saya ingin rusun subsidi dibuat dengan kualitas bagus agar diminati,” ujarnya.

Rapat juga membahas relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk mempermudah akses kredit, serta penerbitan Surat Keputusan Bersama untuk mengatasi hambatan perizinan akibat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi. Selain itu, pemerintah memperkenalkan skema KPR Rusun Inden, yaitu pembiayaan untuk rumah susun yang belum selesai dibangun, guna mempercepat serapan.

Dengan tenor 40 tahun, angsuran rumah tapak subsidi diproyeksikan turun drastis. Sebagai gambaran, untuk harga rumah Rp150 juta dengan DP 10%, cicilan bulanan saat ini sekitar Rp1,2 juta (tenor 20 tahun). Dengan tenor 40 tahun dan suku bunga berjenjang, cicilan bisa ditekan menjadi Rp500-600 ribu per bulan. Namun, total bunga yang dibayarkan akan lebih besar. Pemerintah mengklaim skema ini tetap menguntungkan karena MBR mendapatkan hunian layak dengan cicilan ringan.

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat kebijakan ini bisa diimplementasikan dan apakah target 350.000 unit FLPP tahun ini bisa tercapai. Dengan sisa waktu enam bulan, pemerintah perlu menggenjot sosialisasi dan koordinasi dengan perbankan serta pengembang. Jika berhasil, program 3 juta rumah bukan lagi sekadar wacana.