Prabowo Peringatkan Dalang Demo: Saya Tahu Siapa yang Bayar
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi di Indonesia.
- Ia menyebut demonstran dibayar Rp200 ribu tanpa memahami tujuan aksi, mengibaratkan situasi seperti pertandingan sepak bola.
- Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya aksi protes dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memperingatkan pihak-pihak yang disebutnya mendanai demonstrasi. Dalam pidato di hadapan ribuan petani dan nelayan di Gorontalo, Rabu (24/6), ia menegaskan mengetahui siapa dalang di balik aksi unjuk rasa yang belakangan marak terjadi.
"Hati-hati, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," ujar Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026. Meski tidak menyebut nama atau institusi tertentu, pernyataan itu langsung memicu spekulasi di kalangan pengamat politik.
Prabowo juga menyinggung modus operandi yang menurutnya kerap terjadi: demonstran yang tidak paham tujuan aksi. "Ditanya anak-anak demo enggak ngerti 'mau demo apa ya?' 'Hm hm hm'. Kami dibayar Rp200 ribu, tapi ada," kata dia menirukan percakapan. Ia mengibaratkan kondisi bangsa seperti tim sepak bola yang sedang bertanding. "Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, tim kita lagi kurang bagus, ya tetap disupport. Nanti begitu selesai pertandingan baru dikoreksi," tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang menolak berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga bahan pokok dan revisi undang-undang. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andi Yusran, menilai peringatan Prabowo bisa dibaca sebagai upaya mengendalikan narasi publik. "Pernyataan seperti ini kerap digunakan untuk mendelegitimasi aksi protes, dengan mengesankan bahwa demonstrasi bukan murni aspirasi rakyat, melainkan hasil bayaran," ujarnya.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga berpotensi memicu ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus, mengingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti dapat membahayakan kebebasan berekspresi. "Jika pemerintah ingin mengklarifikasi, sebaiknya dibuka data dan bukti, bukan sekadar pernyataan di podium," kata Dimas.
Prabowo sendiri belum memberikan respons lebih lanjut saat dimintai konfirmasi oleh awak media. Namun, pidato di Gorontalo itu menegaskan sikapnya yang tidak segan menekan pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas. Pertanyaannya, apakah peringatan ini akan diikuti langkah konkret, atau hanya retorika politik belaka?



