Prabowo Targetkan Swasembada Garam 2027, Impor Jutaan Ton Dihapus
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Indonesia berambisi menghentikan impor garam pada 2027, meski saat ini masih mengimpor jutaan ton per tahun.
- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat produksi garam domestik dengan teknologi pengolahan air laut.
- Target ini menantang karena kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri belum mencukupi, terutama untuk garam industri.
Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mengakhiri ketergantungan pada garam impor dalam dua tahun ke depan, tepatnya pada 2027. Langkah ini diumumkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Kamis (25/6), sebagai respons langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan swasembada garam nasional.
Saat ini, Indonesia masih mengimpor jutaan ton garam setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Data resmi menunjukkan konsumsi garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri belum mampu menutup celah permintaan, terutama untuk garam industri yang memiliki standar kualitas lebih tinggi. Ketergantungan impor ini dinilai membebani neraca perdagangan dan melemahkan ketahanan pangan nasional.
Menteri Sakti mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan fasilitas produksi garam berbasis teknologi, termasuk proyek pengolahan air laut, untuk meningkatkan output dan memastikan pasokan yang stabil bagi kebutuhan pangan dan industri. “Kami akan menggenjot produksi garam rakyat dan garam industri dengan teknologi modern agar target 2027 tercapai,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Langkah ini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan kemandirian pangan. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada impor garam dari negara-negara seperti Australia, India, dan China. Jika target tercapai, Indonesia tidak hanya menghemat devisa tetapi juga memperkuat posisi tawar di sektor perikanan dan industri pengolahan garam.
Namun, tantangan besar masih membentang. Produksi garam rakyat yang masih tradisional dan terbatasnya lahan tambak garam menjadi kendala klasik. Selain itu, garam industri memerlukan kandungan NaCl di atas 97 persen yang sulit dipenuhi oleh tambak konvensional. Teknologi pengolahan air laut yang direncanakan pemerintah diharapkan mampu menjembatani kesenjangan ini, meskipun investasi awal yang dibutuhkan tidak sedikit.
Para pengamat menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, alokasi anggaran, serta kolaborasi dengan sektor swasta. “Tanpa dukungan industri dan riset, target 2027 bisa menjadi sekadar wacana,” ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya. Pertanyaan besarnya, mampukah Indonesia benar-benar melepaskan diri dari jerat impor garam dalam waktu yang relatif singkat?
