PM Jepang Siap Kunjungi India Pekan Depan: Deklarasi Keamanan Ekonomi dan Sinyal ke China

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dijadwalkan melakukan kunjungan tiga hari ke India pekan depan, menandai perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat pada Oktober lalu. Pertemuan dengan PM Narendra Modi di New Delhi akan berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan, termasuk rencana penerbitan deklarasi bersama yang secara eksplisit menentang praktik paksaan ekonomi—sinyal yang jelas ditujukan kepada China.

Menurut sumber pemerintah Jepang, deklarasi tersebut kemungkinan akan menyebutkan penolakan terhadap tekanan ekonomi sepihak, merujuk pada kebijakan pengendalian ekspor Beijing yang kerap digunakan sebagai alat diplomasi. Kedua negara juga dijadwalkan menyepakati pendalaman kerja sama di lima bidang prioritas: semikonduktor, mineral kritis seperti logam tanah jarang, teknologi informasi dan komunikasi, energi bersih, serta barang medis. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun rantai pasok yang tangguh di antara negara-negara yang sepaham.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan "memperkuat lebih lanjut hubungan strategis dengan India" melalui kerja sama di bidang keamanan ekonomi, investasi, dan inovasi. Ia menambahkan bahwa Jepang dan India memiliki "nilai-nilai fundamental seperti supremasi hukum dan demokrasi, serta kepentingan strategis" yang sama, sehingga penguatan hubungan bilateral sangat penting untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Kunjungan ini berlangsung di tengah hubungan Jepang-China yang kian merenggang. Pada November lalu, pernyataan Takaichi di parlemen yang mengisyaratkan kemungkinan respons militer Jepang jika Taiwan diserang telah memicu kemarahan Beijing. Taiwan, yang diperintah sendiri, diklaim China sebagai wilayahnya. Sementara itu, India juga memiliki sengketa perbatasan lama dengan China di kawasan Himalaya, meskipun belakangan New Delhi berupaya memperbaiki hubungan atas dasar kepentingan ekonomi, di tengah kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai sesama anggota ASEAN dan mitra dialog Indo-Pasifik, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas rantai pasok regional, terutama di sektor semikonduktor dan mineral kritis yang menjadi tulang punggung industri elektronik dan kendaraan listrik. Kerja sama Jepang-India dalam membangun rantai pasok alternatif dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari jaringan produksi yang lebih tangguh, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu negara. Namun, ketegangan yang meningkat antara Jepang dan China juga berpotensi mempengaruhi keseimbangan geopolitik di kawasan, yang perlu dicermati oleh para pembuat kebijakan di Jakarta.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana deklarasi bersama ini akan diikuti dengan langkah konkret, seperti investasi bersama di sektor mineral kritis atau pengembangan pusat riset semikonduktor di India. Apakah kerja sama ini akan menjadi batu loncatan bagi terbentuknya blok ekonomi yang lebih solid di Indo-Pasifik, atau justru memicu fragmentasi rantai pasok global yang lebih dalam?