Dasco Telepon Dirut Pertamina, Desak Mitigasi PHK 55.000 Buruh Akibat Harga Gas Industri
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi langsung Direktur Utama Pertamina setelah menerima laporan bahwa 55.000 buruh terancam PHK akibat lonjakan harga gas industri.
- KSPSI melaporkan bahwa dua pabrik keramik besar, Milenium Keramik dan Mulia Keramik, akan melakukan PHK massal dalam 10 hari ke depan jika tidak ada penyesuaian harga gas.
- Pertamina berjanji berkoordinasi dengan PGN untuk menyesuaikan harga LNG, namun Dasco mendesak pertemuan segera dengan perwakilan buruh untuk mencari solusi konkret.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad langsung menelepon Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, setelah menerima laporan bahwa 55.000 buruh terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan harga gas industri. Langkah ini diambil Dasco di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) di Jakarta Pusat pada Selasa (23/6).
Dalam percakapan yang berlangsung terbuka, Dasco menyampaikan kekhawatirannya atas dampak kenaikan harga gas terhadap sektor industri, khususnya industri keramik. Ia mengaku sempat menyiapkan pidato untuk acara tersebut, namun urung karena harus fokus menindaklanjuti persoalan gas. "Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," ujar Dasco di hadapan peserta Rakernas.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, sebelumnya melaporkan bahwa dua pabrik keramik besar—Milenium Keramik dan Mulia Keramik—berencana melakukan PHK massal terhadap 55.000 buruh dalam waktu dekat. "Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tutur Andi Gani. Lonjakan harga gas industri disebut membuat biaya produksi melonjak, sehingga perusahaan tidak mampu bertahan tanpa penyesuaian harga.
Menanggapi desakan Dasco, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk mencari solusi penyesuaian harga LNG. "Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," jelas Simon. Namun, Dasco menekankan perlunya langkah konkret dalam waktu singkat. "Dalam berapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," tegasnya.
Dasco meminta agar pertemuan segera digelar dalam satu atau dua hari ke depan dengan melibatkan perwakilan buruh. "Mungkin kita bisa duduk sehari-dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh, satu-dua, nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar," ujarnya. Langkah ini menunjukkan urgensi penyelesaian masalah, mengingat ancaman PHK massal dapat memicu gejolak sosial dan memperburuk iklim investasi.
Kenaikan harga gas industri sendiri telah menjadi isu berulang di Indonesia. Pemerintah sebelumnya menetapkan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per MMBtu untuk tujuh sektor industri, namun implementasinya kerap terkendala. Industri keramik, yang sangat bergantung pada gas sebagai bahan bakar, menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Tanpa intervensi cepat, PHK massal tidak hanya akan memukul ribuan keluarga, tetapi juga menurunkan daya saing industri nasional.
Ke depan, pertemuan antara DPR, Pertamina, dan serikat pekerja akan menjadi penentu. Apakah Pertamina mampu menekan harga gas tanpa mengorbankan pendapatan negara? Ataukah skema subsidi silang perlu diterapkan? Jawabannya akan menentukan nasib 55.000 buruh dan masa depan industri padat gas di Indonesia.
