Polri Mutasi Besar-besaran: 190 Kapolres Baru, Polresta IKN Dibentuk
Baca dalam 60 detik
- Polri merotasi 190 kapolres dan membentuk satuan baru di Ibu Kota Nusantara dalam mutasi terbaru yang diumumkan 26 Juni 2026.
- Dua kapolda baru ditunjuk untuk Aceh dan Papua Barat Daya, sementara 45 personel Polwan mendapat promosi, termasuk 17 sebagai kapolres.
- Langkah ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan pembinaan karier untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian di tengah dinamika wilayah.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pimpinan dengan merotasi dan mempromosikan 190 kapolres, dua kapolda baru, serta tiga wakapolda, sekaligus membentuk satu Polresta di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mutasi ini diumumkan melalui surat telegram Kapolri pada Jumat, 26 Juni 2026, sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan tugas kepolisian.
Dalam mutasi kali ini, Brigjen Pol. Didi Hayamansyah dipromosikan menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri. Sementara itu, dua kapolda baru ditunjuk: Brigjen Pol. Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dan Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Tiga wakapolda baru juga dilantik, yaitu Kombes Pol. Iwan Saktiadi (Wakapolda Banten), Brigjen Pol. Arif Budiman (Wakapolda Maluku), dan Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu (Wakapolda Papua Barat Daya).
Selain rotasi pimpinan, Polri juga membentuk satu Polresta baru di IKN, empat Polres Tipe D, serta meningkatkan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta. Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap perkembangan wilayah dan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks. Sebanyak 45 personel Polwan turut mendapat promosi, termasuk 17 di antaranya yang kini menjabat sebagai Kapolres IIIA2.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa mutasi merupakan dinamika organisasi yang wajar. “Mutasi jabatan adalah bentuk penyegaran sekaligus pembinaan karier personel. Kami berharap pejabat baru dapat beradaptasi cepat, memperkuat soliditas, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta penegakan hukum,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurut Johnny, pembentukan satuan kewilayahan baru, khususnya di IKN, merupakan upaya Polri menyesuaikan diri dengan tantangan tugas yang dinamis. Ia juga menyoroti promosi personel Polwan sebagai wujud kesetaraan kesempatan berdasarkan kompetensi. “Kami ingin setiap jabatan diisi personel terbaik agar Polri semakin Presisi dalam melayani masyarakat,” tambahnya.
Bagi publik Indonesia, mutasi ini memiliki implikasi langsung pada pelayanan kepolisian di daerah. Pembentukan Polresta di IKN menandakan keseriusan pemerintah dalam mengamankan ibu kota baru, sementara promosi besar-besaran kapolres diharapkan mempercepat respons penegakan hukum di tingkat lokal. Kehadiran lebih banyak Polwan di posisi kapolres juga menjadi sinyal positif bagi representasi gender di institusi keamanan.
Ke depan, tantangan terbesar bagi para pejabat baru adalah membangun kepercayaan masyarakat di tengah isu reformasi birokrasi dan tuntutan transparansi. Akankah rotasi ini benar-benar meningkatkan efektivitas Polri, atau sekadar menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan? Publik akan mengawalinya dengan mengukur kinerja mereka dalam enam bulan ke depan.
