Kemensos Gelontorkan Rp544 Miliar untuk Sulsel: Bansos, Logistik Bencana, dan Pemberdayaan
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Sosial mengalokasikan dana Rp544 miliar untuk Sulawesi Selatan, mencakup bantuan sembako, PKH, dan logistik bencana.
- Penyaluran dilakukan bersamaan dengan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR yang mengawasi efektivitas program bansos di lapangan.
- Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pemutakhiran data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran dan berdampak maksimal.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengucurkan dana bantuan sosial senilai Rp544 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup logistik kebencanaan, program sembako, dan pemberdayaan ekonomi. Penyaluran secara simbolis dilakukan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6).
Bantuan tersebut terdiri dari berbagai komponen. Buffer stock logistik bencana diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk kesiapsiagaan menghadapi darurat. Selain itu, terdapat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, serta dukungan untuk Kampung Siaga Bencana (KSB), Taman Makam Sosial (TMS), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LUMSOS) di Kota Makassar. Kemensos juga menyalurkan bantuan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk periode April hingga Juni 2026. Tak ketinggalan, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) disalurkan melalui Sentra Wirajaya di Makassar, Sentra Gau Mabaji di Gowa, dan Sentra Pangurangi di Takalar.
Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI, Erwin Aksa, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan fungsi pengawasan legislatif berjalan optimal. "Kami ingin memantau seluruh klaster bantuan sosial, mulai dari logistik kebencanaan hingga program pemberdayaan ekonomi, agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Diskusi juga menyoroti percepatan pemutakhiran data kemiskinan dan optimalisasi peran sentra rehabilitasi sosial milik Kemensos agar lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial, medis, dan ekonomi warga.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi lapangan yang prima menjadi kunci agar bantuan seperti PKH, sembako, dan ATENSI dapat dimanfaatkan secara maksimal. "Kami berkomitmen memastikan pemanfaatan bantuan dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Kunjungan ini juga dihadiri anggota Komisi VIII lainnya, seperti Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Atalia Praratya, Wardatul Asriah, dan Dini Rahmania. Dari pihak Kemensos, hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Beni Sujanto dan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Mas Kahono Agung Suhartoyo.
Ke depan, efektivitas penyaluran bansos di Sulsel akan terus dipantau. Pertanyaan yang mengemuka: apakah percepatan pemutakhiran data kemiskinan mampu menekan kebocoran dan memastikan bantuan tepat sasaran? Sinergi antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah menjadi penentu keberhasilan program ini.
