Gelar Tinggi Tak Lagi Jaminan: PHK di Singapura Justru Lebih Banyak Menimpa Lulusan Universitas

Keyakinan bahwa gelar sarjana adalah tiket emas menuju karier yang aman mulai goyah di Singapura. Data terbaru Kementerian Tenaga Kerja (MOM) menunjukkan bahwa lulusan universitas justru mengalami tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih tinggi dibanding pekerja dengan kualifikasi pendidikan lebih rendah pada kuartal pertama 2026.

Angka PHK untuk pemegang gelar naik dari 2,6 menjadi 3,1 per 1.000 pekerja residen, melampaui kelompok pendidikan menengah dan diploma. Kenaikan ini terjadi di tengah gelombang restrukturisasi perusahaan yang masih terpusat pada sektor profesional dan padat pengetahuan, seperti teknologi informasi dan jasa keuangan. Pekerja berusia 50-an juga mencatat insiden PHK tertinggi antarkelompok usia, yakni 3,1 per 1.000 pekerja.

Menurut Associate Professor Walter Theseira dari Singapore University of Social Sciences, pola ini sebenarnya sudah konsisten dalam beberapa tahun terakhir. "Pekerjaan yang banyak diminati justru memiliki risiko PHK lebih tinggi, sementara pekerjaan yang tidak diminati—seperti sopir bus—sulit merekrut orang karena kondisi kerjanya berat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa keamanan kerja kini tidak lagi identik dengan nilai pekerjaan atau jalur karier.

Paradoks yang muncul: pekerja dengan pendidikan tinggi dan spesialisasi justru lebih sulit mendapatkan pekerjaan baru setelah di-PHK. Tingkat re-entry lulusan universitas dalam enam bulan hanya 58,3 persen, lebih rendah dari rata-rata keseluruhan 60,7 persen dan jauh di bawah pemegang diploma yang mencapai 69,4 persen. "Spesialisasi tinggi membuat lowongan yang cocok sangat terbatas, apalagi jika seluruh industri sedang bergeser," jelas Theseira.

Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, di mana budaya 'ijazah sebagai jaminan' masih kuat. Di Singapura, pekerja yang meniti karier melalui jalur kompetensi—seperti politeknik dan sertifikasi profesi—justru memiliki keunggulan struktural. "Mereka terbiasa belajar sambil bekerja dan membuktikan kemampuan lewat output terapan. Kebiasaan itu kini menjadi aset di pasar kerja yang lebih mengutamakan kemampuan dilatih daripada gelar," kata Tan Weng Han, kepala kebijakan Vertical Institute, lembaga pelatihan AI.

Meski angka PHK meningkat, ekonom OCBC Selena Ling menilai situasi masih dalam batas wajar. "Pergeseran adalah hal biasa dalam ekonomi dinamis. Selama pengangguran struktural tidak naik dan dampak AI bisa dikelola, pasar tenaga kerja tetap mendukung," ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan harus diperkuat untuk mengantisipasi risiko.

Bagi Steven Neo, mantan manajer program senior yang di-PHK pada pertengahan 2025, pengalaman ini mengubah cara pandangnya. Setelah melamar hampir 180 pekerjaan tanpa hasil, ia memilih menulis dua buku tentang pengalamannya. "Saya tidak lagi mendefinisikan diri dari jabatan. Pekerjaan hanyalah bahan bakar untuk gaya hidup yang saya inginkan," katanya. Pertanyaan besarnya: akankah pekerja Indonesia juga siap menghadapi realitas baru bahwa gelar tinggi bukan lagi tameng dari PHK?