Baliho Ultah Jokowi di Solo Picu Kecewa Gerindra: Ada Apa dengan APBD?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Kota Solo memasang baliho ucapan ulang tahun ke-65 Jokowi di tujuh titik menggunakan fasilitas dan dana daerah, memicu protes dari Ketua DPC Gerindra Solo.
- Ardianto, Ketua Gerindra Solo, mempertanyakan mengapa perlakuan serupa tidak diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum partainya, padahal Wali Kota Respati Ardi adalah kader Gerindra.
- Wali Kota Respati membela langkahnya sebagai bentuk apresiasi atas jasa Jokowi saat memimpin Solo, namun Gerindra berencana mengklarifikasi penggunaan APBD untuk baliho tersebut.
Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Pemerintah Kota Solo di sejumlah ruas jalan kota menimbulkan gelombang kekecewaan dari kader Partai Gerindra di tingkat daerah. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Solo, Ardianto, secara terbuka menyayangkan langkah Wali Kota Respati Ardi yang dinilai tidak proporsional dan memicu pertanyaan soal penggunaan anggaran daerah.
Berdasarkan laporan yang diterima Ardianto, baliho bertuliskan "Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 Bp. Ir. H. JOKO WIDODO PRESIDEN KE-7 RI" terpampang di sedikitnya tujuh titik strategis di Solo. Salah satu baliho terlihat di Jalan dr. Wahidin, Purwosari, Laweyan, dengan foto Jokowi mengenakan kemeja putih serta logo Pemkot Solo dan tagline "The Spirit of Java". Yang menjadi sorotan, baliho tersebut menggunakan atribut resmi milik pemerintah kota, bukan milik pribadi atau partai.
Ardianto mengaku menerima banyak laporan dari kader dan simpatisan yang mempertanyakan kesenjangan perlakuan. "Kenapa ketika Pak Prabowo tidak ada ucapan? Ini membuat saya agak kecewa," ujarnya di Gedung DPRD Solo, Senin (22/6). Ia menekankan bahwa Wali Kota Respati Ardi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra, partai yang menaungi Presiden Prabowo Subianto. Namun, tidak ada baliho serupa yang dipasang untuk merayakan ulang tahun Prabowo atau momen penting lainnya.
Meskipun menyatakan kekecewaan, Ardianto enggan berspekulasi mengenai adanya motif politik di balik pemasangan baliho tersebut. Namun, ia menegaskan akan mengklarifikasi secara langsung kepada Wali Kota Respati terkait sumber dana yang digunakan. "Nanti coba kita tanyakan secara pribadi, antara saya dengan Mas Wali," katanya, sembari mengisyaratkan bahwa penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu perlu dipertanggungjawabkan.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi membela langkahnya sebagai bentuk apresiasi institusional. Ia mengingatkan bahwa Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005-2012 dan berjasa besar dalam transformasi kota. "Ini bentuk apresiasi kita. Perubahan drastis di era beliau, pembangunan yang luar biasa. Tentu ini apresiasi dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap beliau, Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7 RI," jelas Respati. Saat ditanya mengapa perlakuan serupa tidak diberikan kepada Prabowo, Respati menjawab singkat, "Lah, ulang tahunnya beliau (Jokowi), gimana."
Kontroversi ini membuka kembali diskusi tentang batas antara apresiasi pribadi dan penggunaan fasilitas negara. Di satu sisi, Jokowi adalah mantan kepala daerah yang dihormati, namun di sisi lain, pemasangan baliho dengan dana publik untuk tokoh politik tertentu—terlebih ketika wali kota yang berkuasa berasal dari partai berbeda dengan presiden saat ini—bisa menimbulkan tafsir politis. Gerindra Solo tampaknya tidak akan tinggal diam; langkah klarifikasi penggunaan APBD menjadi isyarat bahwa partai oposisi di tingkat lokal mulai mengawasi kebijakan eksekutif.
Ke depan, publik akan menanti apakah Wali Kota Respati akan memberikan penjelasan resmi mengenai sumber dana baliho tersebut, dan apakah praktik serupa akan diulang untuk tokoh lain. Pertanyaan mendasar yang mengemuka: sejauh mana kepala daerah boleh menggunakan anggaran daerah untuk memberikan penghormatan kepada figur tertentu tanpa dianggap sebagai keberpihakan politik?
