Perang Iran Dongkrak Ekspor EV China, Infrastruktur Pengisian Daya Tertinggal

Konflik bersenjata di Iran yang memblokade Selat Hormuz telah mengubah peta pasar kendaraan listrik global secara drastis. Harga bahan bakar minyak yang meroket akibat terganggunya pasokan minyak mentah dan gas alam cair membuat konsumen di negara berkembang berbondong-bondong beralih ke mobil listrik buatan China, meskipun kesiapan infrastruktur pengisian daya masih jauh dari memadai.

Blokade jalur strategis yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia itu pertama kali menghantam Asia—pengimpor utama energi fosil—kemudian merembet ke Afrika. Dalam laporan terbaru Ember, lembaga analis energi, ekspor kendaraan listrik China pada April 2026 menembus rekor 9,4 miliar dolar AS. Angka itu melonjak seiring pengiriman ke Australia, Brasil, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Asosiasi Produsen Mobil China mencatat, pada Mei tahun ini China mengekspor sekitar 435.000 unit mobil listrik dan hibrida plug-in, dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan harga BBM mendorong pemerintah di berbagai negara, dari Laos hingga Ethiopia, mempercepat elektrifikasi kendaraan untuk menekan impor minyak dan mengurangi beban subsidi. Laos bahkan melarang impor kendaraan berbahan bakar fosil hingga akhir 2026. Di Afrika, impor mobil listrik China melonjak 130 persen pada 2025 menjadi sekitar 44.000 unit, menurut data Kementerian Perdagangan China. Namun, pertumbuhan penjualan yang eksplosif ini tidak diimbangi ketersediaan stasiun pengisian daya yang memadai.

Fenomena ini menciptakan situasi "ayam-telur" yang klasik, menurut Paul Gong, kepala riset industri otomotif China di UBS. "Ketika suatu negara kekurangan infrastruktur pengisian dan jumlah kendaraan listrik masih sedikit, sulit menentukan mana yang harus lebih dulu dikembangkan. Dukungan pemerintah untuk infrastruktur bisa mempercepat adopsi," ujarnya. Di Thailand, misalnya, hanya ada 4.600 lokasi pengisian publik untuk melayani lebih dari 424.000 mobil listrik dan hibrida—rasio satu stasiun untuk setiap 92 kendaraan. Akibatnya, pengemudi seperti Yutthana Samranwong di Phitsanulok mengaku kesulitan memesan slot pengisian secara daring. "Ini cukup merepotkan," katanya. Sebagian pengemudi di Bangkok bahkan mulai mempertimbangkan kembali ke mobil bensin.

Menurut Badan Energi Internasional (IEA), satu dari empat mobil baru yang terjual di dunia tahun lalu adalah kendaraan listrik. Proyeksi IEA menunjukkan penjualan mobil listrik global pada 2026 akan mencapai 23 juta unit, atau hampir 30 persen dari total penjualan mobil dunia. Produsen China memasok sekitar 60 persen mobil listrik yang terjual secara global. CEO Geely Auto, Jerry Gan, dalam acara perusahaan Maret lalu menegaskan akan mempercepat ekspansi ke luar negeri, termasuk Asia Tenggara.

Di Indonesia, perusahaan listrik negara PLN telah membangun lebih dari 4.500 stasiun pengisian publik, menurut IEA. Model keterlibatan BUMN ini juga diadopsi negara-negara Afrika. Kenya Power, misalnya, berencana membangun 44 stasiun pengisian dalam setahun ke depan. Ndia Magadagela, CEO Everlectric, perusahaan penyewaan EV komersial di Afrika Selatan, menilai utilitas publik mulai melihat mobilitas listrik sebagai sumber permintaan listrik masa depan yang signifikan. Namun, Chris Liu dari Omdia mengingatkan bahwa pembangunan jaringan pengisian di pasar berkembang menghadapi tantangan koneksi jaringan listrik dan pemeliharaan. Produsen besar China seperti BYD lebih fokus membangun jaringan pengisian cepat di Eropa, sehingga peran perusahaan listrik negara menjadi krusial.

Bagi Indonesia, lonjakan adopsi EV di negara berkembang menjadi pelajaran berharga. Dengan harga BBM yang masih rentan terhadap gejolak global, percepatan pembangunan infrastruktur pengisian menjadi prasyarat agar transisi energi di sektor transportasi tidak tersendat. Pertanyaannya, mampukah PLN dan regulator mengejar ketertinggalan sebelum permintaan kendaraan listrik melonjak lebih jauh?