Pemerintah Konsolidasi 9 BUMN Logistik ke Pos Indonesia, Bidik Pasar Rp3.617 Triliun
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 15 entitas logistik BUMN yang selama ini beroperasi terfragmentasi akan dilebur di bawah bendera PT Pos Indonesia melalui skema holding.
- Tahap awal konsolidasi pada Juli 2026 melibatkan tujuh perusahaan, dengan target penggabungan sembilan perusahaan pada 2027 untuk menekan biaya logistik nasional.
- Langkah ini diharapkan meningkatkan pangsa pasar BUMN logistik dari kurang dari 3% menjadi lebih signifikan di tengah pasar logistik yang diproyeksikan mencapai Rp3.617 triliun pada 2027.
Pemerintah melalui Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dan BPI Danantara resmi memulai transformasi besar di sektor logistik dengan mengonsolidasikan sembilan perusahaan pelat merah ke dalam PT Pos Indonesia (Persero). Langkah ini menyasar potensi pasar logistik nasional yang diperkirakan menembus Rp3.617 triliun pada 2027, sekaligus mengatasi fragmentasi bisnis yang selama ini membuat pangsa pasar BUMN logistik hanya di bawah 3%.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengungkapkan bahwa konsolidasi ini merupakan salah satu dari empat program prioritas dalam manajemen portofolio Danantara Aset Manajemen (DAM) yang telah masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP 2026. Saat ini, terdapat sekitar 15 entitas logistik BUMN yang beroperasi secara terpisah, menyebabkan duplikasi fungsi, keterbatasan skala usaha, dan persaingan internal yang tidak efisien.
"Mereka beroperasi sendiri-sendiri, skala usahanya terbatas. Dari pasar logistik Rp3.000 triliun, perusahaan-perusahaan ini hanya mengambil kurang dari 3%. Kecil sekali," ujar Daud dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/6/2026). Ia menambahkan, banyak perusahaan yang menempati rute dan pelanggan yang sama, namun tidak bisa saling mengisi kapasitas ketika ada yang penuh saat berangkat dan kosong saat pulang.
Pada tahap pertama yang akan berlaku mulai 1 Juli 2026, tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia dan PT Prima Indonesia Logistik (di bawah Pelindo), PT Pos Logistik Indonesia (Pos Indonesia), PT Sarana Bandar Logistik (PT Pelni), PT KBN Prima Logistik (Danareksa), PT Varia Usaha Dharma Segara (SIG), serta PT Krakatau Jasa Logistik (Krakatau Steel). Kepemilikan saham awal terdiri dari 73% Pelindo, 9% Pos Indonesia, dan 17% sisanya oleh lima perusahaan lainnya. Seluruh saham ditargetkan beralih penuh ke Pos Indonesia pada 2027.
Fase kedua akan memperluas konsolidasi dengan memasukkan dua perusahaan berbasis cargo owner, yaitu PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Dengan demikian, total sembilan BUMN logistik akan berada di bawah naungan Pos Indonesia. Daud menekankan, penggabungan ini akan menciptakan sinergi jaringan distribusi yang lebih luas. Saat ini, total titik layanan kumulatif baru mencapai 78 lokasi, namun setelah konsolidasi diproyeksikan meningkat menjadi 150 hingga 160 titik bisnis.
Selain perluasan jangkauan, konsolidasi ini juga diyakini mampu menekan biaya logistik nasional. Selama ini, setiap mata rantai logistik dijalankan oleh perusahaan berbeda yang masing-masing mengambil margin keuntungan sendiri. Dengan menjadi satu entitas, duplikasi margin dapat dihilangkan. Daud memperkirakan, pendapatan perusahaan gabungan mencapai Rp2,38 triliun dengan laba sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama.
Bagi pelaku industri dan investor, langkah ini menandai babak baru efisiensi BUMN logistik. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat integrasi operasional dan teknologi dapat direalisasikan, serta apakah target pangsa pasar dua digit dapat tercapai di tengah persaingan dengan swasta dan pemain global.
