Jepang Targetkan Ekspor Teknologi Bencana Rp192 Triliun, Dorong Alat Berat Jarak Jauh

Pemerintah Jepang berencana melipatgandakan pendapatan ekspor dari sektor teknologi pencegahan bencana menjadi sekitar 2 triliun yen (setara Rp192 triliun) pada 2030, dengan mendorong inovasi seperti pengoperasian alat berat jarak jauh dan pemantauan satelit. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang digagas Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang menempatkan ketahanan terhadap krisis sebagai prioritas utama.

Dalam strategi yang akan dirilis pada musim panas ini, pemerintah Jepang menargetkan peningkatan penjualan luar negeri dari 1 triliun yen pada 2024 menjadi dua kali lipat dalam enam tahun. Sektor pencegahan bencana menjadi salah satu dari 17 bidang strategis yang ditetapkan untuk mendorong investasi berani guna memperkuat ketahanan nasional. Badan manajemen bencana yang baru dibentuk akan mengumpulkan proposal teknologi dari berbagai pihak, yang kemudian dievaluasi oleh panel independen yang terdiri dari perwakilan industri, pemerintah, akademisi, dan sektor keuangan.

Teknologi yang mendapat penilaian tinggi akan dikatalogkan oleh pemerintah dan direkomendasikan untuk digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga mempercepat adopsi di lapangan. Di antara inovasi yang diincar adalah pengoperasian alat berat jarak jauh yang sangat dibutuhkan dalam operasi pemulihan berbahaya, serta sistem yang memanfaatkan data satelit untuk memeriksa jalan tua dan jaringan air serta limbah. Pengoperasian jarak jauh ini telah terbukti berguna dalam bencana gunung berapi dan gempa bumi di Jepang, termasuk gempa Semenanjung Noto pada 2024, namun biaya adopsi masih tinggi.

Garis besar strategi pertumbuhan di bidang pencegahan bencana menekankan "fokus pada kontribusi untuk memecahkan tantangan global bersama dan 'meraih keuntungan' di luar negeri." Teknologi yang berpotensi digunakan di luar negeri mencakup pemantauan kerusakan gempa dan banjir, sistem untuk memahami situasi bencana menggunakan satelit, dan pengoperasian alat berat jarak jauh. Bagi Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik dan sering dilanda gempa bumi serta tsunami, inisiatif Jepang ini membuka peluang kerja sama. Teknologi alat berat jarak jauh, misalnya, dapat diterapkan dalam evakuasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah terpencil tanpa risiko bagi operator. Selain itu, sistem pemantauan satelit dapat membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memetakan kerusakan secara cepat dan akurat.

Namun, tantangan biaya adopsi yang tinggi menjadi kendala utama. Jepang berencana menekan biaya melalui produksi massal dan kemitraan dengan sektor swasta. Bagi Indonesia, investasi awal yang besar mungkin perlu diimbangi dengan insentif fiskal atau skema pendanaan bersama. Ke depannya, apakah Indonesia akan mengikuti jejak Jepang dengan mendirikan badan serupa untuk mengkurasi teknologi bencana? Atau justru akan menjadi pasar utama bagi ekspor teknologi Jepang? Jawabannya akan menentukan sejauh mana kedua negara dapat berkolaborasi dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.