Peredaran Narkoba Sintetis di Asia Makin Meluas: Rekor Penyitaan Tak Sebanding dengan Produksi

Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap fakta mengejutkan: meskipun jumlah penyitaan narkoba sintetis di Asia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasokan di lapangan justru semakin melimpah. Harga yang terus merosot dan jaringan kriminal yang kian canggih menjadi indikator bahwa perang melawan narkoba masih jauh dari kata berhasil.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat penyitaan sabu (methamphetamine) di kawasan Asia Timur dan Tenggara mencapai 349 ton pada 2025—melonjak 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu lima kali lipat lebih besar dari penyitaan satu dekade lalu. Sementara itu, penyitaan ketamin melonjak 185 persen menjadi 52,5 ton dalam periode yang sama. Namun, para analis menilai rekor ini lebih mencerminkan besarnya produksi ketimbang efektivitas penegakan hukum.

“Aparat mungkin menangkap lebih banyak barang, tetapi para pengedar memproduksi lebih banyak lagi,” ujar Nualnoi Treerat, ekonom dan Direktur Institute of Asian Studies di Chulalongkorn University, Bangkok. Ia menambahkan bahwa selama kondisi lemahnya otoritas negara di wilayah-wilayah produksi masih berlangsung, industri ini akan terus pulih meski digempur operasi besar-besaran.

Laporan UNODC berjudul Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges 2026 menyoroti bahwa pasar narkoba sintetis tidak menyusut, melainkan justru menguat dan meluas ke wilayah baru. Inshik Sim, analis utama UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, menjelaskan bahwa data penyitaan sejatinya lebih mencerminkan sisi pasokan. “Indikator keberhasilan seharusnya adalah kenaikan harga, tapi saya tidak melihat itu terjadi,” katanya. Harga sabu kristal terus merosot di hampir semua pasar utama Asia Tenggara. Myanmar menjadi pasar termurah dengan harga eceran US$5,55 per gram, turun dari US$6 per gram pada tahun sebelumnya.

Fenomena penurunan harga juga terasa di Indonesia. Harga sabu per gram turun lebih dari 40 persen, dari sekitar US$134 menjadi US$79. Hal ini menandakan bahwa pasokan masuk dalam jumlah besar, sehingga harga jual di tingkat pengguna akhir ikut tertekan. Richard Horsey, penasihat senior Myanmar untuk International Crisis Group, menyebut bahwa penyitaan yang dilakukan aparat hanyalah “setetes air di lautan” dan dianggap sebagai biaya operasional oleh sindikat.

Myanmar, khususnya Negara Bagian Shan, tetap menjadi episentrum produksi sabu di kawasan. Wilayah yang berbatasan dengan China, Laos, dan Thailand ini dikuasai oleh kelompok bersenjata non-negara dan jaringan kriminal yang beroperasi tanpa hambatan berarti. “Semua jalan menuju Shan State. Di sana mereka bisa berbuat sesuka hati, negara tidak bisa menegakkan otoritasnya,” ujar Horsey. Pada Januari lalu, otoritas Myanmar menyita 16 laboratorium sabu rahasia di Shan Utara—jumlah terbanyak yang pernah dilaporkan—namun para ahli meragukan dampak jangka panjangnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, UNODC menemukan adanya konvergensi antara produksi narkoba, industri penipuan daring (scam), dan kejahatan siber. Di Shan Utara, penyidik menemukan laptop dan terminal internet satelit Starlink yang terkait dengan operasi penipuan hanya berjarak kurang dari satu kilometer dari pabrik narkoba skala besar. “Kelompok kriminal tidak membatasi diri pada satu komoditas. Mereka mencari cara untuk memperluas aliran pendapatan,” kata Sim. Sindikat kini memiliki struktur bisnis yang terintegrasi secara vertikal, lengkap dengan layanan pencucian uang, sistem waralaba, dan dukungan TI.

Bagi Indonesia, temuan ini menjadi alarm serius. Dengan harga yang semakin murah dan jaringan distribusi yang kian luas, risiko penyalahgunaan narkoba di dalam negeri semakin tinggi. Selain itu, modus operandi sindikat yang menggabungkan narkoba dengan kejahatan siber bisa membuka celah baru bagi masuknya barang haram melalui jalur digital. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama regional, khususnya dengan negara-negara ASEAN, untuk memutus rantai pasok dan menghancurkan infrastruktur keuangan ilegal yang menopang bisnis ini.

Para pegiat kesehatan masyarakat mengingatkan bahwa fokus pada penyitaan semata tidaklah cukup. Verapun Ngammee, direktur Ozone Foundation di Thailand, menekankan bahwa rantai pasok sangat adaptif. “Ketika satu jalur terputus, jalur lain segera muncul. Banyak pengguna tidak merasakan perubahan akses terhadap sabu,” katanya. Ia menyerukan agar keberhasilan diukur dari penurunan overdosis, perbaikan kesehatan masyarakat, dan berkurangnya jumlah orang yang masuk sistem peradilan pidana.

Gloria Lai, direktur regional Asia untuk International Drug Policy Consortium, menambahkan bahwa kebijakan narkoba harus berorientasi pada kesejahteraan manusia. “Jika yang kita lakukan hanya menangkap, mengadili, dan memenjarakan pengedar kecil atau pengguna, maka itu bukan respons yang efisien,” ujarnya. Ia mendorong pendekatan yang menempatkan keselamatan komunitas dan kesehatan sebagai prioritas utama.

Pertanyaan besar yang kini mengemuka: mampukah negara-negara Asia, termasuk Indonesia, beralih dari pendekatan represif ke strategi yang lebih komprehensif—menggabungkan penegakan hukum, pengurangan permintaan, dan perlindungan sosial—sebelum sindikat kriminal semakin mengakar kuat?