Mahar Politik Pilpres 2024: Ahmad Ali Bongkar Praktik di Balik Layar NasDem

Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membongkar praktik mahar politik yang menjadi penyebab dirinya meninggalkan Partai NasDem. Dalam sebuah podcast, ia mengaku diperlakukan tidak pantas setelah gagal memenuhi permintaan mahar dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk kontestasi Pilpres 2024. Pengakuan ini membuka tabir gelap transaksi politik di balik pencalonan presiden yang selama ini jarang diungkap ke publik.

Ali menuturkan bahwa dirinya adalah satu-satunya kader yang diberi mandat sebagai penanggung jawab Pilpres 2024 oleh partai. Namun, ketika mahar yang diminta tidak terpenuhi, posisinya menjadi tidak nyaman. "Ya cukup lah [maharnya] untuk beli, untuk bangun Tower Nasdem 2," ujarnya dalam podcast What the Fact Politics CNN Indonesia, Jumat (19/6). Pernyataan ini mengindikasikan besaran mahar yang diminta mencapai miliaran rupiah, setara dengan biaya pembangunan menara markas partai.

Ali menegaskan bahwa keputusannya hengkang dari NasDem lebih tepat disebut 'dibuang' oleh partai. Meski menjabat sebagai Wakil Ketua Umum saat itu, ia mengaku kesulitan mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah pada Pilkada 2024. "Untuk mendapatkan rekomendasi sekalipun maju sebagai Pilgub, itu sulitnya minta ampun," keluhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa loyalitas dan jabatan tinggi di partai tidak menjamin kemudahan akses politik jika mahar tidak dibayarkan.

Lebih jauh, Ali mengkritik inkonsistensi nilai yang diusung NasDem. Partai yang selama ini menggaungkan moralitas, nilai, dan restorasi, menurutnya tidak menjalankan prinsip tersebut dalam praktik. "Di NasDem saya belajar tentang nilai, tetapi pada akhirnya nilai itu tidak konsisten diperjuangkan," ucapnya. Kritik ini menjadi alasan ideologis di balik kepindahannya ke PSI, partai yang dinilainya lebih konsisten.

Meski demikian, Ali menegaskan bahwa hubungan personalnya dengan Surya Paloh tetap baik. Ia menganggap Paloh sebagai guru dan menyatakan rasa hormat yang mendalam. "Hubungan personalnya tidak pernah ada masalah," tegasnya. Sikap ini menunjukkan bahwa konflik lebih bersifat struktural dan finansial, bukan personal.

Karier politik Ali dimulai dari Partai Patriot sebagai anggota DPRD Morowali (2009-2014). Ia kemudian bergabung ke NasDem pada 2013 dan setahun kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah. Pada Pemilu 2019, ia kembali terpilih dengan perolehan 152.270 suara. Pengalaman panjangnya di NasDem membuat pengakuannya tentang mahar politik memiliki bobot tersendiri.

Praktik mahar politik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, tetapi pengakuan dari mantan petinggi partai seperti Ali memberikan bukti langsung. Hal ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana transaksi semacam itu memengaruhi proses demokrasi, terutama dalam pencalonan presiden. Ke depan, apakah partai politik akan lebih transparan dalam pendanaan kampanye, atau justru semakin menguatkan praktik serupa?