Rektor Unsoed Buka Suara soal Protes Mahasiswa: Delegasi ke Gibran Berdasarkan Surat Resmi
Baca dalam 60 detik
- Ratusan mahasiswa Unsoed menggelar aksi protes karena delegasi yang dikirim mendampingi Gibran dinilai tidak mewakili sikap kritis mahasiswa terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Rektor Akhmad Sodiq mengklaim pengiriman delegasi berdasarkan surat penunjukan dari Sekretariat Wakil Presiden dan mahasiswa yang dikirim tetap menyampaikan masukan di lapangan.
- Mahasiswa masih belum puas dan akan mengawasi tindak lanjut kampus, menuntut transparansi dan keterlibatan dalam pengiriman delegasi ke depan.
Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, akhirnya angkat bicara di tengah gelombang protes mahasiswa yang menolak pengiriman delegasi kampus dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Indonesia Timur pekan lalu. Dalam pernyataannya, Sodiq menegaskan bahwa langkah tersebut didasari surat resmi dari Sekretariat Wakil Presiden, bukan inisiatif sepihak kampus.
Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Rektorat Unsoed, Senin (22/6), diikuti oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi. Mereka membentangkan poster bertuliskan 'Duta Kampus atau Duta MBG Kopdes?' sebagai bentuk kritik terhadap delegasi yang dinilai tidak merepresentasikan sikap mahasiswa, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Azza Febra Pramudika, menyatakan bahwa mahasiswa menolak kompromi politik dengan kekuasaan di tengah penolakan mereka terhadap dua program tersebut.
"Kami mengakumulasikan kemarahan dan kekecewaan karena delegasi tidak merepresentasikan semangat perjuangan mahasiswa. Kami menuntut ke depannya ada partisipasi dan komunikasi komprehensif dalam pengiriman delegasi," ujar Azza. Mahasiswa juga meminta pimpinan kampus mengakui kekeliruan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Menanggapi hal itu, Rektor Sodiq menjelaskan bahwa kampus menerima surat penunjukan dari Sekretariat Wakil Presiden yang secara jelas menyebutkan agenda kunjungan kerja, namun tidak merinci rangkaian kegiatan. "Suratnya pendek, hanya menyebut kunjungan kerja. MBG hanya salah satu kegiatan di satu wilayah," katanya. Sodiq juga membantah bahwa delegasi mahasiswa tidak menyampaikan kritik; sebaliknya, mereka memberikan masukan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dirangkum dan diserahkan kepada Wakil Presiden.
Meski rektor telah membacakan pernyataan sikap yang memuat enam poin tuntutan, Azza menyatakan pihaknya belum sepenuhnya puas. "Apa yang dinyatakan Pak Rektor jangan sampai dicederai agenda politik kuasa tanpa transparansi," tegasnya. Sodiq sendiri menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan universitas dan mahasiswa, namun kampus tetap berada dalam koridor tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Polemik ini menyoroti ketegangan antara otonomi kampus dan tekanan politik, terutama di tengah kontroversi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang ditolak sebagian mahasiswa. Ke depan, mahasiswa berjanji akan terus mengawasi komitmen rektor, sementara kampus berharap evaluasi bersama dapat meredakan ketegangan. Pertanyaan yang tersisa: akankah transparansi benar-benar terwujud, atau protes ini hanya menjadi catatan kaki dalam hubungan kampus dan kekuasaan?
