Anis Matta: Aksi Mahasiswa Bukti Demokrasi Indonesia Sehat
Baca dalam 60 detik
- Wamenlu Anis Matta menilai gelombang demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota sebagai indikator demokrasi yang berfungsi baik.
- Menurutnya, negara menjamin kebebasan berekspresi dan aksi protes justru memberi masukan berharga bagi pemerintah.
- Tuntutan mahasiswa mencakup isu pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga penghentian program MBG.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyebut aksi demonstrasi mahasiswa yang marak di Jakarta dan beberapa daerah akhir-akhir ini sebagai pertanda demokrasi Indonesia berjalan sehat. Menurut politikus yang juga Ketua Umum Partai Gelora itu, negara telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin konstitusi.
"Aksi-aksi mahasiswa ini menunjukkan demokrasi kita sehat. Artinya ada ruang untuk berekspresi secara bebas, yang dijamin oleh konstitusi kita," ujar Anis usai menghadiri Bimbingan Teknis anggota DPRD Partai Gelora di Jakarta, Sabtu (13/6). Ia menambahkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sipil saat ini harmonis, meskipun banyak ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Anis menilai, alih-alih menjadi ancaman, demonstrasi justru menjadi mekanisme umpan balik yang konstruktif. "Ini juga Insyaallah akan memicu pemerintah untuk bekerja lebih baik. Jadi, saya tidak melihat ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan," katanya. Ia mengapresiasi mahasiswa yang dianggap mewakili suara publik dalam menyuarakan tuntutan mereka.
Massa mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-UI menyoroti setidaknya lima poin tuntutan: menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah. Aksi serupa juga terjadi di Solo, Bandung, dan Yogyakarta, menunjukkan gelombang protes yang meluas.
Pernyataan Anis Matta ini menarik karena ia merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikapnya yang terbuka terhadap kritik dinilai sebagai sinyal bahwa eksekutif tidak alergi terhadap demonstrasi. Namun, di sisi lain, tuntutan mahasiswa yang menyasar langsung program unggulan pemerintah seperti MBG menunjukkan adanya resistensi dari kelompok sipil.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa dengan kebijakan konkret, atau sekadar menjadikan demonstrasi sebagai alat legitimasi demokrasi tanpa perubahan berarti. Respons resmi dari Istana dan Kementerian terkait masih dinanti.
