Mahasiswa UGM Bubarkan Diskusi Pejabat: Tantangan Kritik Langsung Picu Aksi

Malam itu, Senin (15/6), diskusi bertajuk 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia' di Joglo GIK UGM berubah menjadi ajang protes. Massa mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM memaksa menghentikan acara yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Pemicunya bukan sekadar ketidakpuasan terhadap kebijakan, melainkan tantangan langsung dari para pembicara.

Menurut keterangan resmi SEMA UGM yang diunggah di Instagram, para mahasiswa terpantik ketika ketiga pejabat itu menantang publik untuk menyampaikan kritik secara langsung, bukan melalui media sosial. "Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk 'mengkritik secara langsung, bukan di sosial media'," tulis SEMA. Bagi mahasiswa, tantangan itu terasa sinis di tengah kondisi di mana suara kritis kerap diabaikan atau bahkan dikriminalisasi.

Dalam pernyataannya, SEMA UGM menegaskan bahwa pemerintah telah kehilangan legitimasi untuk berbicara tentang Pancasila. Nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan dinilai tidak tercermin dalam kebijakan yang ada. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan: konflik agraria yang tak kunjung selesai, minimnya transparansi, dugaan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri yang tidak produktif, serta kebijakan penghematan yang justru membebani rakyat. "Siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita berkuasa?" demikian bunyi pernyataan SEMA.

Di sisi lain, para pejabat yang menjadi sasaran protes memberikan versi berbeda. Budiman Sudjatmiko menyayangkan penghentian acara. Ia mengaku sebenarnya ingin berdialog dengan mahasiswa, namun situasi di dalam ruangan sudah tidak kondusif. "Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif," ujarnya. Budiman mengaku dievakuasi atas keputusan petugas keamanan yang khawatir keadaan semakin memanas.

Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya dan Nusron Wahid kabur dari forum. Menurutnya, mereka justru datang untuk berdialog dan tetap bertahan meski situasi memanas. Ia mengklaim bahwa setelah acara resmi dihentikan, mereka keluar dari mobil dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog dengan mahasiswa. Dalam dialog spontan itu, mahasiswa menyampaikan kritik terkait persoalan agraria dan penggusuran. Sudaryono menyatakan siap memverifikasi setiap persoalan yang disampaikan. "Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi," tegasnya.

Insiden ini mengungkap jurang komunikasi yang semakin lebar antara pemerintah dan mahasiswa. Di satu sisi, mahasiswa merasa aspirasi mereka diabaikan dan justru ditantang untuk berbicara langsung—sebuah tantangan yang kemudian mereka ambil dengan cara menghentikan forum. Di sisi lain, pejabat mengklaim telah membuka ruang dialog, namun aksi protes dianggap sebagai bentuk ketidakdewasaan. Pertanyaan yang tersisa: apakah tantangan "kritik langsung" hanya retorika, atau benar-benar diikuti dengan kesediaan mendengarkan? Jawabannya akan menentukan apakah ruang publik seperti kampus masih bisa menjadi tempat dialog yang sehat, atau justru menjadi ajang saling klaim.