Bentrok di Sudirman: Mahasiswa Uhamka Digagalkan Polisi Saat Hendak ke Bundaran HI

Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) gagal mencapai Bundaran Hotel Indonesia setelah dihadang petugas kepolisian di kawasan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Aksi yang mengusung tema 'Indonesia Gawat Darurat' itu sempat diwarnai saling dorong antara massa dan aparat, meski akhirnya berlangsung tanpa korban jiwa.

Para mahasiswa bergerak dari kampus Uhamka menuju titik kumpul di Bundaran HI untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kritis. Dalam orasi yang disampaikan, mereka mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran, menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta meminta penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tak hanya itu, mereka juga menuntut pemulihan ekonomi nasional yang dinilai masih timpang.

Penghadangan terjadi di titik yang biasa digunakan sebagai lokasi pengalihan massa aksi. Petugas kepolisian yang berjaga di sekitar Semanggi langsung membentuk barikade dan meminta rombongan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ketegangan meningkat saat sebagian mahasiswa berusaha menerobos, memicu aksi dorong-mendorong yang berlangsung beberapa menit. Beruntung, situasi dapat dikendalikan tanpa penggunaan kekerasan berlebihan.

Kepolisian setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun, dari pantauan di lapangan, aparat tampak berupaya mengarahkan massa untuk tetap berada di trotoar dan tidak memblokade total ruas jalan. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat tersendat selama kurang lebih satu jam sebelum akhirnya kembali lancar.

Bagi publik Indonesia, aksi ini menjadi pengingat bahwa isu-isu seperti subsidi energi, efisiensi anggaran, dan program sosial masih menjadi titik rawan yang bisa memicu gelombang protes mahasiswa. Dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, gelombang demonstrasi serupa berpotensi muncul di kota-kota lain. Pertanyaan besarnya, akankah pemerintah merespons tuntutan ini dengan kebijakan konkret, atau justru mengedepankan pendekatan keamanan yang berisiko memicu eskalasi?