Daniel Ortega Hapus Pemilu: Langkah Ekstrem di Tengah Gelombang Otoritarianisme Global

Presiden Nikaragua Daniel Ortega secara resmi menyatakan negaranya tidak lagi menyelenggarakan pemilu, sebuah keputusan yang menempatkannya sebagai salah satu pemimpin otoriter paling berani di era kontemporer. Pengumuman itu disampaikan dalam pidato peringatan revolusi 1979 yang menggulingkan diktator Somoza, sembari mengklaim bahwa kekuasaan tidak akan pernah lagi jatuh ke tangan partai-partai yang didukung Amerika Serikat. Rancangan undang-undang untuk menghapus pemilu telah diajukan ke parlemen yang dikuasai Ortega.

Penghapusan pemilu merupakan langkah radikal yang jarang ditempuh para otoriter modern. Kebanyakan dari mereka, seperti diungkap para peneliti, memilih menjadi 'spin dictators'—penguasa yang membangun citra demokratis melalui pemilu yang dimanipulasi, propaganda, dan kontrol media. Pemilu bahkan menjadi alat intelijen bagi rezim otoriter untuk memetakan basis oposisi dan mengukur loyalitas elit. Namun Ortega kini meninggalkan semua keuntungan itu, beralih ke represi terbuka sejak menghancurkan protes massal pada 2018.

Menurut data V-Dem Institute, Nikaragua saat ini menjadi negara paling tidak demokratis di Amerika Latin—bahkan Kuba dan Venezuela, yang selama ini identik dengan otoritarianisme, memperoleh skor demokrasi yang sedikit lebih tinggi. Keputusan Ortega tidak hanya mengukuhkan status Nikaragua sebagai paria demokrasi, tetapi juga mengirim sinyal berbahaya bagi kawasan. Langkah serupa sebelumnya diambil Venezuela yang membubarkan legislatif pada 2017 dan Kamboja yang menekan habis oposisi pasca-pemilu 2013.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat betapa rapuhnya demokrasi jika tidak dijaga. Meski sistem pemilu Indonesia relatif kuat, fenomena otoritarianisme yang semakin berani—seperti penghapusan pemilu di Nikaragua—menunjukkan bahwa demokrasi bukan jaminan permanen. Langkah Ortega menegaskan bahwa para penguasa otoriter kini semakin tidak peduli pada legitimasi demokrasi, dan Indonesia harus waspada terhadap upaya-upaya pelemahan institusi demokrasi dari dalam.

Keputusan Ortega juga mengonfirmasi tren global menurunnya daya tarik demokrasi sebagai acuan legitimasi. Di Myanmar, junta militer tetap ngotot menggelar pemilu palsu meski sedang berperang melawan rakyatnya sendiri; Putin di Rusia secara rutin menggelar pemilu tanpa saingan berarti. Ortega mengambil langkah lebih jauh dengan menghilangkan sama sekali proses elektoral. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan menjadi berikutnya?