Putri Bajrakitiyabha: Perjalanan Sang Putri Hukum dari Thailand hingga Panggung Dunia
Baca dalam 60 detik
- Putri Bajrakitiyabha, putri sulung Raja Thailand, meninggalkan warisan di bidang hukum dan kemanusiaan, termasuk inisiatif Inspire bagi narapidana perempuan.
- Ia meraih gelar doktor hukum dari Cornell University dan menjadi jaksa, duta besar, serta duta PBB untuk isu kekerasan terhadap perempuan.
- Warisan sang putri menginspirasi reformasi hukum dan pemberdayaan kelompok rentan, relevan bagi negara seperti Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.
Putri Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, putri sulung Raja Maha Vajiralongkorn, meninggalkan jejak mendalam di Thailand melalui pengabdiannya di bidang hukum, kesejahteraan publik, dan advokasi bagi kelompok rentan. Sang putri, yang lahir pada 7 Desember 1978, dikenal luas sebagai "Putri Hukum" berkat kariernya di kejaksaan dan kontribusinya dalam reformasi peradilan pidana.
Pendidikan hukumnya dimulai dari Thammasat University dengan gelar sarjana hukum, kemudian ia meraih master dan doktor ilmu hukum dari Cornell University di Amerika Serikat. Tak berhenti di situ, ia juga menjadi pengacara (barrister-at-law) dari Thai Bar Association pada 2004. Kombinasi pendidikan dalam dan luar negeri membentuk perspektifnya yang unik dalam menangani isu-isu hukum dan sosial.
Karier hukumnya dimulai sebagai asisten jaksa di Kantor Kejaksaan Agung Thailand. Ia kemudian naik pangkat menjadi jaksa kepala provinsi, dan selama bertugas ia mencetuskan proyek Inspire—sebuah inisiatif untuk mendukung narapidana perempuan, anak-anak yang tinggal bersama ibu yang dipenjara, serta tahanan hamil. Proyek ini menyediakan bantuan mulai dari kebutuhan pokok, pelatihan vokasional, hingga layanan medis dan rehabilitasi mental. Pendekatan kemanusiaan ini menarik perhatian banyak negara dan menjadi model bagi program serupa di Asia Tenggara.
Pada 2012, kiprahnya merambah ke panggung internasional saat ia ditugaskan sebagai duta besar Thailand untuk Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana PBB di Wina, Austria. Ia kemudian menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Austria, Slovakia, dan Slovenia. Pengalaman diplomatik ini memperkuat pengaruhnya dalam advokasi global untuk reformasi hukum dan hak asasi manusia.
Setelah kembali ke Thailand, ia melanjutkan tugas di sektor peradilan sebagai jaksa kepala provinsi dan kemudian sebagai jaksa ahli di Kantor Kejaksaan Agung Wilayah 2. Di luar tugas resmi, ia aktif dalam kegiatan kerajaan, termasuk menjabat sebagai ketua Yayasan Relawan Friends in Need di bawah Palang Merah Thailand, yang fokus pada penanggulangan bencana alam. Ia juga terlibat dalam Yayasan Nabha, sebuah inisiatif kerajaan yang memberikan bantuan dan peluang karier bagi masyarakat kurang beruntung yang terdampak masalah hukum dan sosial.
Warisan sang putri juga terlihat dalam dunia pendidikan melalui Beasiswa Bajrakitiyabha untuk Pendidikan Hukum, yang mendukung lulusan hukum dan pengacara Thailand untuk meraih gelar master di Cornell Law School. Beasiswa ini bertujuan mencetak ahli hukum yang mampu menjawab tantangan nasional. Bagi Indonesia, model pendekatan terpadu antara hukum, kesejahteraan, dan diplomasi yang dijalani Putri Bajrakitiyabha bisa menjadi inspirasi dalam merancang program serupa, terutama dalam penanganan narapidana perempuan dan anak-anak di lembaga pemasyarakatan.
Pengakuan internasional datang dari berbagai pihak. UN Women menunjuknya sebagai Duta Niat Baik untuk upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan supremasi hukum di Asia Tenggara. Sementara itu, UNODC menganugerahinya Medali Pengakuan atas peran pentingnya di tingkat global. Pertanyaan yang kini mengemuka: bagaimana Thailand dan negara-negara tetangga akan melanjutkan warisan sang putri dalam memperkuat sistem peradilan yang inklusif dan berperikemanusiaan?
