Anggota DPR Malaysia Keluhkan Jawaban Menteri yang Terlalu Generik dan Mengelak

Menjelang sidang parlemen Malaysia yang akan kembali bergulir pekan depan, sejumlah anggota Dewan Rakyat menyuarakan frustrasi mereka terhadap kualitas jawaban yang diberikan oleh kementerian. Mereka menilai semakin banyak respons yang bersifat generik, kabur, dan tidak menjawab pokok pertanyaan secara langsung.

Anggota parlemen dari Ayer Hitam, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, yang kini menjabat untuk periode kelima, mengkritik kecenderungan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. “Anda bertanya A, mereka menjawab B,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa jawaban seharusnya singkat, tepat sasaran, dan tidak berisi pernyataan basa-basi seperti ‘sentiasa berbincang’ (diskusi masih berlangsung). “Integritas, akuntabilitas, dan data yang diberikan kepada parlemen harus sangat akurat,” tambahnya.

Contoh nyata adalah pertanyaan Wee kepada Kementerian Keuangan pada 28 Januari lalu. Ia menanyakan rincian tunggakan pengembalian dana (refund arrears) selama dua tahun terakhir, termasuk pengelompokan usia wajib pajak yang masih menunggak serta mekanisme pencegahan tunggakan baru. Namun, kementerian hanya memberikan angka total pengembalian dana kepada 3,6 juta wajib pajak tahun lalu, tanpa menyentuh rincian yang diminta. “Banyak isu yang saya tanyakan tidak terjawab, dan itu mengecewakan,” kata Wee.

Analisis media The Star terhadap sidang pertama tahun 2026 menemukan bahwa setidaknya satu dari sembilan jawaban tertulis—tepatnya 157 dari 1.354—mendapat sorotan anggota dewan. Jawaban-jawaban tersebut kerap menggunakan bahasa penundaan, hanya memberikan komitmen umum tanpa rincian, atau bersandar pada alasan prosedural. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Fenomena serupa juga terjadi pada isu-isu kebijakan besar. Terkait Perjanjian Tarif Timbal Balik AS, tiga anggota parlemen dari tiga partai berbeda menerima jawaban yang sama—hanya merujuk pada “analisis biaya-manfaat” yang masih berlangsung. Sementara itu, soal penataan ulang daerah pemilihan (redelineation), pertanyaan diajukan sembilan kali dalam lima hari oleh anggota dari PKR, DAP, Bersatu, dan PAS.

Anggota parlemen Pasir Gudang, Hassan Karim, mengaku kecewa karena pertanyaannya pada 29 Januari mengenai kapan Komisi Pemilihan akan melakukan penataan ulang tidak dijawab. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Hukum dan Reformasi Kelembagaan), Datuk Seri Azalina Othman Said, hanya menyatakan bahwa penataan ulang dapat dilakukan setelah delapan tahun dari pelaksanaan sebelumnya dan setelah ada perubahan jumlah kursi Dewan Rakyat atau dewan negara bagian. “Saya merasa jawaban itu disiapkan oleh pegawai, bukan menteri. Saya frustrasi dan dipermalukan menerima jawaban dangkal yang tidak sesuai standar parlemen,” ujar Hassan.

Anggota parlemen Julau sekaligus presiden Parti Bangsa Malaysia, Datuk Larry Sng, mencontohkan pertanyaannya pada 26 Februari kepada Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri yang meminta perkembangan negosiasi tarif furnitur dan produk kayu Malaysia-AS. Alih-alih memberikan informasi terbaru, kementerian hanya menyajikan angka ekspor furnitur dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) belum final serta pemerintah masih mengkaji implikasinya. Sng menyebut jawaban itu mengelak dan menekankan bahwa jawaban generik atau yang terus ditunda membatasi kemampuan parlemen mengawasi eksekutif. “Jika suatu perkara masih dikaji, kementerian harus memberikan jadwal, pencapaian antara, atau perkiraan tanggal penyelesaian,” tegasnya.

Fungsi pengawasan parlemen terancam tergerus ketika jawaban yang diberikan tidak substantif. Anggota dewan tidak hanya membutuhkan statistik, tetapi juga pemahaman tentang arah kebijakan dan tantangan implementasi. Pertanyaan kritis yang muncul: apakah praktik ini akan mendorong reformasi tata kelola jawaban parlemen di Malaysia, atau justru semakin memperlemah akuntabilitas eksekutif?