Bupati Muara Enim dan Tiga Tersangka Lain Ditahan KPK, Bungkam di Depan Publik
Baca dalam 60 detik
- KPK menahan Bupati Muara Enim Edison bersama tiga tersangka lain terkait dugaan suap proyek pendidikan.
- Operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu menjadi dasar penetapan tersangka.
- Kasus ini menambah daftar panjang korupsi kepala daerah yang melibatkan proyek pengadaan di sektor pendidikan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8146662/original/076035800_1780999594-35836.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Edison keluar dari Gedung KPK pada Selasa sore dengan rompi oranye dan tangan terborgol, tanpa sepatah kata pun kepada awak media yang menunggu.
Edison tidak sendirian. KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 2026; Adi Triadi, keponakan bupati; serta Cory Erin Hardi, Marketing PT Millenium Solusi Abadi. Keempatnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sehari sebelumnya, Senin, 8 Juni 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti awal dari OTT tersebut. "Benar salah satunya adalah Bupati," ujarnya. Budi menambahkan bahwa penyidikan kini berlanjut untuk mengungkap lebih jauh aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
Para tersangka kompak bungkam saat digiring ke mobil tahanan. Edison, Abi, dan Adi keluar sekitar pukul 16.21 WIB, sementara Cory lebih dulu dibawa pada pukul 13.19 WIB. Mereka langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan KPK tanpa memberikan pernyataan. Sikap ini menimbulkan spekulasi bahwa mereka mungkin telah menyiapkan strategi hukum atau tengah menunggu arahan dari kuasa hukum.
Kasus ini menjadi pengingat akan rentannya proyek pengadaan di sektor pendidikan terhadap praktik korupsi. Di Indonesia, dana pendidikan kerap menjadi sasaran karena volumenya yang besar dan pengawasan yang longgar. KPK sendiri telah beberapa kali membongkar kasus serupa di berbagai daerah, namun praktik ini terus berulang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: sejauh mana sistem pengawasan proyek pendidikan di daerah mampu mencegah kebocoran anggaran?
Dengan ditahannya Edison, publik Muara Enim dan Sumatera Selatan pada umumnya menanti kelanjutan proses hukum. KPK diharapkan tidak hanya menghukum para pelaku, tetapi juga merekomendasikan perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa. Apakah kasus ini akan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengelolaan anggaran pendidikan? Hanya waktu yang akan menjawab.
