108 Kebijakan Prabowo dalam 18 Bulan: Buku Presiden Solusi Jadi Peta Jalan Populer

Pemerintahan Prabowo Subianto meluncurkan buku berjudul "Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto" yang mendokumentasikan 108 kebijakan dan terobosan dalam 18 bulan pertama masa kepemimpinannya. Buku ini, menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, dirancang sebagai bacaan populer yang memudahkan masyarakat memahami berbagai persoalan bangsa dan solusi yang telah dijalankan.

Berbeda dengan kajian akademik yang panjang dan mendalam, buku ini justru menyajikan ringkasan kebijakan secara sederhana. "Buku itu ditujukan untuk populer, kalau untuk edisi lengkapnya atau argumentasi lengkapnya baca buku Strategi Transformasi Bangsa," ujar Qodari saat peluncuran di University Club, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Ia menambahkan bahwa tim penulis—yang juga melibatkan Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra—berangkat dari pengalaman mengolah data dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Ratusan kebijakan yang tercatat mencakup sektor pangan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi, pertanian, perikanan, industrialisasi, hingga digitalisasi. Contoh program yang sudah berjalan antara lain kemajuan menuju swasembada pangan, Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin, dan pembangunan Kampung Nelayan di berbagai daerah. Menurut Qodari, pendekatan Presiden Prabowo bersifat fundamental, tidak hanya menyentuh permukaan masalah. "Presiden kita ini kan hadir untuk masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa. Bahkan lebih jauh lagi Presiden Prabowo ini melihat persoalan itu bukan hanya di permukaan tapi sampai sangat fundamental," katanya.

Dirgayuza Setiawan menambahkan bahwa buku ini disusun untuk memetakan secara sistematis berbagai kebijakan yang telah dijalankan, sekaligus memberikan gambaran utuh kepada publik. Ia menyoroti bahwa banyaknya program yang diluncurkan dalam waktu singkat mencerminkan semangat Presiden untuk menghadirkan manfaat yang segera dirasakan masyarakat. "Rakyat membutuhkan makan hari ini, rakyat membutuhkan pupuk hari ini, rakyat membutuhkan kemudahan hari ini juga. Sekolah-sekolah perlu di-deliver secepat mungkin," ujarnya. Format buku dipilih karena derasnya arus informasi di media sosial membuat banyak capaian pemerintah tidak terdokumentasikan secara utuh. Bahkan, menurut Dirgayuza, pejabat di lingkungan kabinet pun bisa kehilangan jejak apa saja yang sudah dilakukan Presiden.

Agung Gumilar Saputra menegaskan pentingnya melihat kebijakan berdasarkan data dan fakta yang utuh. "Ini jangan sampai fakta tertutup oleh opini. Jadi harus melihat secara keseluruhan. Buku ini bisa didownload dan kami terbuka terhadap masukan-masukan yang tentunya akan membangun lebih baik lagi," pungkasnya. Dengan pendekatan yang sederhana—langsung menampilkan persoalan, solusi, serta data pendukung—buku ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan publik dalam memahami arah kebijakan nasional.

Kehadiran buku ini menimbulkan pertanyaan: akankah format populer seperti ini cukup efektif untuk mengkomunikasikan kompleksitas kebijakan publik, atau justru berisiko menyederhanakan masalah yang sebenarnya membutuhkan diskusi lebih mendalam? Yang jelas, inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih dekat dengan rakyat melalui dokumentasi yang mudah dicerna.