Qodari Sebut Prabowo Pemimpin Reformasi Jilid II, Akademisi Bantah
Baca dalam 60 detik
- Kepala Bakom Qodari menilai Prabowo tengah mereformasi struktur ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan elite.
- Pernyataan itu muncul di tengah demonstrasi mahasiswa yang menuntut Reformasi Jilid II dengan agenda berbeda.
- Pengamat menilai klaim Qodari tidak tepat karena Prabowo dinilai gagal memberantas korupsi dan merespons tuntutan rakyat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin Reformasi Jilid II, sebuah klaim yang langsung mendapat bantahan dari kalangan akademisi. Pernyataan itu disampaikan Qodari di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang justru menuntut agenda reformasi yang berbeda.
Menurut Qodari, Prabowo layak menyandang predikat tersebut karena dinilai berani melakukan perubahan fundamental pada struktur ekonomi Indonesia. Ia mencontohkan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH sebagai bukti nyata. "Yang dilakukan Pak Prabowo sekarang sedang mereformasi struktur ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan elite tertentu," ujarnya dalam diskusi di CNNIndonesia TV, Jumat (12/6) malam.
Qodari menegaskan bahwa Prabowo bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan agen transformasi bangsa. Ia menantang para pengkritik dengan mengatakan, "Apalagi yang Anda cari? Inilah pemimpin yang secara konsekuen melakukan perubahan radikal." Namun, klaim ini muncul saat ribuan mahasiswa dan masyarakat justru menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, dengan tuntutan yang bertolak belakang.
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menolak keras penilaian Qodari. Ia menilai Prabowo justru menerapkan sistem kakistokrasi, yaitu pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang tidak kompeten. "Terbukti dengan sekian kali reshuffle kabinet, korupsi masih merajalela," tegas Ubed. Menurutnya, Prabowo tidak layak disebut pemimpin reformasi karena gagal mengatasi persoalan mendasar seperti korupsi dan ketidakadilan ekonomi.
Ubed juga mengingatkan bahwa tuntutan mahasiswa jauh lebih besar dari sekadar reformasi ekonomi yang diklaim Prabowo. "Mereka adalah generasi yang akan menjadi korban dari ulah kekuasaan yang merugikan generasi mereka," ucapnya. Ia meminta pemerintah mendengarkan aspirasi mahasiswa yang menginginkan perubahan mendasar, bukan sekadar proyek populis seperti Makan Bergizi Gratis.
Demonstrasi yang berpusat di Bundaran HI itu membawa enam tuntutan utama, termasuk penghentian pemborosan anggaran, penurunan harga kebutuhan pokok, dan penghentian program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa juga mendesak Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak dari kritik publik. Aksi ini menjadi ujian bagi klaim Qodari bahwa Prabowo adalah pemimpin reformasi yang didambakan rakyat.
Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah Prabowo merespons tuntutan mahasiswa dengan kebijakan konkret, atau justru semakin memperkuat citra sebagai pemimpin yang hanya melakukan reformasi parsial? Jawabannya akan menentukan apakah label "Reformasi Jilid II" benar-benar milik Prabowo atau tetap menjadi milik mahasiswa yang turun ke jalan.
