BGN Rekrut Profesor Gizi dan Dokter Anak untuk Kawal Mutu Makan Bergizi Gratis
Baca dalam 60 detik
- Badan Gizi Nasional akan mengisi Dewan Pengarah dengan lima hingga tujuh profesor gizi dan dokter anak guna memastikan standar gizi seimbang program MBG.
- Langkah ini diambil di tengah upaya BGN meningkatkan kualitas menu setelah pergantian pimpinan akibat kasus korupsi.
- Kehadiran pakar diharapkan memperkuat pengawasan dapur MBG dan grading kapasitas layanan penerima manfaat.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8071711/original/001848000_1780916712-IMG_4123.jpeg)
Badan Gizi Nasional (BGN) berencana merekrut profesor ahli gizi dan dokter anak untuk duduk di jajaran Dewan Pengarah, langkah yang dinilai krusial dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memenuhi standar gizi seimbang. Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa struktur dewan ini sudah diamanatkan dalam organisasi sejak awal, namun baru kini akan diisi oleh para pakar.
Setidaknya lima hingga tujuh orang akan mengisi posisi Dewan Pengarah BGN, dengan mayoritas berasal dari kalangan profesor gizi. "Yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu, lima di antaranya berasal dari kalangan pakar gizi," jelas Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026). Tugas utama dewan ini adalah memberikan arahan strategis kepada pimpinan BGN terkait pemenuhan gizi seimbang dalam setiap menu MBG.
Langkah ini menjadi sorotan karena BGN tengah berada dalam masa transisi setelah tiga pimpinan lama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Presiden Prabowo melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana, bersama dua Wakil Kepala baru: Agustina Arumsari (eks Wakil Kepala BPKP) dan Mayjen TNI Trenggono (eks Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara). Pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 18/M Tahun 2026 ini menandai babak baru tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Di sisi lain, Nanik memastikan BGN akan meningkatkan kualitas MBG melalui pengawasan ketat. Ia berencana mengecek dapur-dapur MBG secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan petunjuk teknis. "Nanti akan kita grading. Misalnya, apakah dapur ini bisa melayani 3.000, 2.000, atau 1.000 penerima manfaat saja. Itu nanti akan kita kelompokkan," tuturnya. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan dan memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Bagi masyarakat Indonesia, program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka stunting dan malnutrisi, terutama di kalangan anak sekolah dan ibu hamil. Kehadiran profesor gizi dan dokter anak di Dewan Pengarah memberikan jaminan bahwa setiap menu tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga kaya nutrisi sesuai kebutuhan fisiologis penerima. Namun, tantangan tetap ada: bagaimana memastikan konsistensi kualitas di ribuan dapur yang tersebar di berbagai daerah dengan sumber daya yang terbatas.
Ke depan, efektivitas Dewan Pengarah akan sangat bergantung pada sejauh mana rekomendasi para pakar diimplementasikan dalam kebijakan operasional BGN. Pertanyaan yang muncul: akankah struktur baru ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkoyak oleh kasus korupsi sebelumnya? Atau justru akan menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata di lapangan?



