Urbanisasi dan Revolusi Hijau: Ketika Dapur Rumah Tangga Kehilangan Ragam Pangan Lokal
Baca dalam 60 detik
- Migrasi ke kota mendorong anak muda seperti Gene dan Samanta beralih dari masak sendiri ke makanan instan, mengikis tradisi kuliner lokal.
- Kebijakan swasembada beras era Orde Baru dan monokultur sawit mempersempit keragaman pangan, membuat sagu, jagung, dan umbi-umbian terpinggirkan.
- Peneliti Wilda Yanti Salam menekankan bahwa pangan lokal bukan sekadar warisan, tetapi juga solusi ekologis yang perlu dihidupkan kembali melalui ruang komunitas.

Ritme kehidupan kota dan jejak kebijakan pangan nasional perlahan-lahan memutus hubungan generasi muda Indonesia dengan dapur dan keragaman bahan pangan lokal. Fenomena ini tidak hanya mengubah apa yang dimakan, tetapi juga cara masyarakat berinteraksi, berproduksi, dan memaknai makanan.
Kartika Gene, akuntan di Makassar, mengakui bahwa sejak merantau pada 2020, kebiasaan memasak pagi hari berganti menjadi membeli makanan instan. “Semakin tidak lagi menyentuh dapur tiap pagi, dari dibikin menjadi dibeli,” ujarnya. Kisah serupa dialami Samanta, guru asal Pangkep, yang sejak kuliah lebih memilih makanan praktis dan murah. Keduanya merepresentasikan pergeseran pola konsumsi di kalangan urban yang dipicu oleh keterbatasan waktu, akses, dan fasilitas seperti kulkas.
Namun, perubahan ini tidak semata-mata soal gaya hidup. Wilda Yanti Salam, peneliti gastronomi, menilai bahwa akar masalahnya terletak pada kebijakan pangan yang terlalu berorientasi pada beras. Sejak era Revolusi Hijau pada 1950-an dan program Bimbingan Massal (Bimas) di Orde Baru, pemerintah memusatkan perhatian pada swasembada beras hingga mengabaikan sumber karbohidrat lain seperti sagu, jagung, dan singkong. “Padahal, semua itu bisa tumbuh di sini dan tidak merusak ekosistem,” kata Wilda dalam diskusi di Makassar International Writers Festival, Mei lalu.
Dampak dari penyempitan makna pangan ini terasa hingga ke meja makan. Gene mengaku kesulitan mendapatkan sagu untuk membuat kapurung, makanan tradisional Sulawesi. “Kalau pun dapat sagu, biasanya harus ke pasar dulu,” keluhnya. Sementara Samanta melihat generasi muda lebih akrab dengan kimbab, kebab, dan sushi ketimbang makanan lokal. “Makanan lokal justru dianggap makanan orang tua,” tuturnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pangan tidak hanya terbentuk dari konsumsi, tetapi juga dari cara masyarakat belajar dan membicarakannya.
Wilda menambahkan bahwa pergeseran sistem produksi pertanian ke monokultur skala besar, seperti sawit, turut menghilangkan ruang komunal. “Kalau tanam jagung, orang masih punya waktu untuk ma’barobbo’, pesta jagung bersama. Sekarang semua jadi sawit, tidak ada yang bisa tumbuh di sekitarnya,” ujarnya. Ruang-ruang interaksi yang dulu hadir di ladang kini lenyap, digantikan oleh logika produksi ekstraktif.
Bagi pembaca Indonesia, cerita Gene dan Samanta adalah cermin dari realitas urban yang semakin menjauh dari keberagaman pangan. Di tengah gempuran makanan instan dan kebijakan yang tidak kontekstual, kesadaran kolektif menjadi kunci. Seperti diungkapkan Wilda, “Yang menarik dari isu pangan karena semua orang berhak membicarakan itu dan semua orang terhubung dengan itu.” Pertanyaannya, mampukah ruang-ruang komunitas dan diskusi menghidupkan kembali imajinasi tentang pangan lokal yang kaya dan lestari?



