Jeda Tangkap Gurita di Mentawai Terbukti Pulihkan Populasi, Warga Dorong Perluasan ke Seluruh Desa

Empat tahun setelah menerapkan sistem jeda tangkap gurita, nelayan di Perairan Sinaka, Kepulauan Mentawai, mulai menuai hasil nyata: populasi gurita perlahan pulih dan kesadaran untuk tidak menangkap individu berukuran kecil semakin mengakar. Keberhasilan ini mendorong dorongan kuat dari perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memperluas cakupan moratorium ke seluruh wilayah desa, sekaligus mengkritisi keterbatasan pengawasan yang masih membuka celah pelanggaran.

Inisiatif ini lahir dari kekhawatiran para nelayan akan menurunnya hasil tangkapan secara drastis. Kepala Desa Sinaka, Tarsan Samaloisa, menuturkan bahwa sejak empat tahun lalu pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa (Perdes) tentang sistem buka tutup area tangkap. Meskipun awalnya hanya mencakup dua titik—Korit Buah dan Sinaka—kini cakupannya meluas ke 14 dusun. “Tantangan memang besar, tapi nelayan mulai paham pentingnya menjaga laut,” ujarnya dalam seremoni pembukaan kembali area tangkapan pada Selasa (7/7).

Meski ada kemajuan, pelanggaran masih kerap terjadi. Idris Maulana, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sinaka, menilai penutupan parsial justru memicu ‘pencurian’ di kawasan yang dilindungi. “Karena yang ditutup hanya beberapa lokasi, sebagian wilayah masih bebas. Akhirnya ada yang mencuri-curi hasil tangkapan di kawasan penutupan,” katanya. Ia mengusulkan agar jeda tangkap diterapkan secara total di seluruh perairan desa selama dua bulan dalam setahun, bukan enam bulan seperti yang kadang diwacanakan. Dengan penutupan total, pengawasan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) bisa lebih sederhana tanpa harus membedakan zona.

Selain memperketat aturan bagi nelayan, Idris juga mendorong keterlibatan para pengepul. Jika seluruh tengkulak mematuhi Perdes dan tidak menerima gurita selama masa penutupan, otomatis nelayan kehilangan saluran penjualan. Langkah ini diyakini akan memperkuat efektivitas moratorium. Di sisi lain, nelayan seperti Nursan Samaloisa mengaku hasil tangkapan setelah pembukaan lebih besar—kadang 2–3 kilogram per hari—dan mereka kini sudah terbiasa melepas gurita di bawah lima ons. Iwan Sababaat menambahkan penggunaan alat tangkap pancin kerang kucing-kucing yang lebih ramah lingkungan turut membantu.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Simpan Pinjam (KPSP) Musara Simaeruk. Saat suami mereka tidak melaut—baik karena jeda tangkap maupun cuaca buruk—para ibu mengolah ikan asin sebagai sumber pendapatan alternatif. Sebagian hasil penjualan ditabung di KPSP untuk memenuhi kebutuhan darurat. Dina Hanifatul Julia Sinta, ketua KPSP, mengatakan kelompok ini membantu warga belajar mengelola keuangan. “Dulu tidak ada uang tersimpan. Alhamdulillah sekarang bisa menabung,” kata Misdawati, salah satu anggota.

Bagi Indonesia, praktik konservasi berbasis masyarakat seperti di Sinaka menjadi contoh penting dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Di tengah ancaman penangkapan berlebih oleh nelayan lokal maupun pendatang, inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bisa berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi. Direktur Yayasan Citra Mandiri-Mentawai, Rifai Lubis, mengingatkan bahwa doktrin laut sebagai akses terbuka (open access) rawan memicu konflik dan eksploitasi. Ia mendorong pemerintah daerah mengadopsi praktik baik ini ke dalam peraturan daerah, sekaligus melindungi wilayah tangkap tradisional nelayan kecil.

Dengan dukungan Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, yang membuka peluang integrasi ke dalam regulasi daerah, masa depan sistem jeda tangkap di Sinaka optimistis. Namun tantangan tetap ada: bagaimana memastikan kepatuhan pengepul, memperkuat pengawasan, dan memperluas cakupan ke desa-desa lain di Mentawai. Jawabannya mungkin terletak pada keberlanjutan kesadaran kolektif yang mulai tumbuh di kalangan nelayan—bahwa laut bukan hanya sumber kehidupan hari ini, tapi juga warisan untuk anak cucu.