Polda Metro Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas: Tanpa KTP Pemilik Lama, Asal...

Polda Metro Jaya resmi memberikan kelonggaran bagi pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan balik nama: pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) kini dapat dilakukan tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama. Kebijakan ini, yang hanya berlaku selama masa transisi satu tahun, diumumkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin pada Rabu, 3 Juni 2026, dan langsung menjadi sorotan publik.

Aturan baru ini menjawab keluhan warga yang kerap kesulitan mengurus pajak kendaraan bekas karena harus melibatkan pemilik sebelumnya. Dalam praktiknya, banyak kendaraan di Jakarta yang beralih kepemilikan secara informal tanpa melalui proses balik nama di Samsat. Akibatnya, pemilik baru kerap kesulitan membayar pajak tahunan karena syarat administrasi yang rumit. Kombes Komarudin menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara sebagai langkah transisi. "Masih diberikan kesempatan satu tahun. Saat ini masih boleh memproses tanpa membawa KTP pemilik asli," ujarnya.

Meski demikian, pemilik kendaraan tetap diwajibkan menandatangani formulir pernyataan yang berisi komitmen untuk segera mengurus balik nama sebelum pembayaran pajak berikutnya. Dengan kata lain, kelonggaran ini bukanlah penghapusan kewajiban balik nama, melainkan relaksasi prosedural untuk memberi waktu bagi masyarakat menertibkan administrasi kendaraannya. Bagi warga Jakarta yang selama ini menunda balik nama karena biaya atau prosedur, kebijakan ini menjadi angin segar.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya mendongkrak penerimaan PKB. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menunjukkan bahwa masih ada jutaan kendaraan yang tercatat menunggak pajak, sebagian besar karena masalah administrasi kepemilikan. Dengan memudahkan pembayaran tanpa KTP pemilik lama, diharapkan wajib pajak yang selama ini enggan membayar karena kendala administrasi bisa segera melunasi kewajibannya.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Sinaga, mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan ketat. "Formulir pernyataan harus diverifikasi, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim kendaraan orang lain. Samsat juga perlu memperkuat sistem data kendaraan agar transaksi balik nama bisa dipantau secara real-time," ujarnya. Tanpa pengawasan yang memadai, kelonggaran ini justru berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Kebijakan serupa sebenarnya pernah diterapkan di beberapa daerah lain dengan hasil beragam. Di Jawa Timur, misalnya, program relaksasi pajak kendaraan berhasil meningkatkan kepatuhan hingga 20 persen dalam enam bulan pertama. Namun, tantangan terbesar tetap pada kesadaran masyarakat untuk segera mengurus balik nama. Polda Metro Jaya pun berencana menggencarkan sosialisasi, termasuk melalui media sosial dan kerja sama dengan komunitas otomotif.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemauan pemilik kendaraan untuk memanfaatkan masa transisi dengan serius. Pertanyaan yang masih mengemuka: apakah setelah satu tahun, Polda Metro Jaya akan memperpanjang masa transisi atau justru memberlakukan sanksi tegas bagi yang belum balik nama? Waktu yang akan menjawab.