Jepang Kehabisan Ruang untuk Limbah Nuklir di Tengah Dorongan Menghidupkan Kembali PLTN Terbesar
Baca dalam 60 detik
- Pengoperasian kembali reaktor No. 6 di PLTN Kashiwazaki-Kariwa, yang terbesar di dunia, memperparah masalah penyimpanan bahan bakar bekas yang hampir penuh.
- Pemerintah Jepang mengusulkan pulau terpencil Minamitorishima sebagai lokasi pembuangan akhir, namun menuai kritik karena dianggap politis dan tidak transparan.
- Tanpa solusi permanen, pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang terancam berhenti beroperasi dalam lima tahun ke depan.
Jepang kembali mengoperasikan reaktor terbesar di dunia di PLTN Kashiwazaki-Kariwa setelah 14 tahun mati, namun langkah ini justru menguak persoalan pelik: negara itu kehabisan tempat untuk menyimpan bahan bakar nuklir bekas dan belum memiliki rencana pasti untuk pembuangan limbah radioaktif secara permanen.
Reaktor No. 6 di Kashiwazaki-Kariwa, yang dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Company (TEPCO), dinyalakan kembali awal tahun ini di tengah krisis energi global. Perdana Menteri Sanae Takaichi mendorong pengaktifan kembali lebih banyak reaktor untuk memenuhi kebutuhan listrik yang membengkak. Namun, menurut Federasi Perusahaan Listrik Jepang, kolam pendingin di tiga PLTN, termasuk Kashiwazaki-Kariwa, akan penuh dalam lima tahun ke depan. Manajer Umum Kashiwazaki-Kariwa, Takeyuki Inagaki, mengakui bahwa tanpa rencana pengelolaan bahan bakar yang matang, pembangkit listrik akan terhenti cepat atau lambat.
Sejak bencana Fukushima pada Maret 2011, hanya 15 dari 54 reaktor Jepang yang berhasil dihidupkan kembali. Gempa berkekuatan 9,0 SR dan tsunami memicu kehancuran tiga reaktor TEPCO, memaksa 160.000 orang mengungsi. Kini, dengan kolam pendingin No. 6 yang sudah terisi 88%, TEPCO memasang sistem ventilasi dan perangkat pencegah ledakan hidrogen sebagai langkah keamanan tambahan.
Pemerintah Jepang mengusulkan Minamitorishima, sebuah pulau terpencil sekitar 2.000 km selatan Tokyo, sebagai lokasi pembuangan akhir limbah radioaktif. Pulau milik pemerintah itu tidak berpenghuni tetap, dan saat ini militer Jepang sedang membangun tempat uji coba rudal jarak jauh di sana. Menteri Perindustrian Ryosei Akazawa telah mengirimkan surat kepada Walikota Ogasawara, Masaaki Shibuya, untuk meminta studi kelayakan. Namun, usulan ini langsung menuai kritik. Satoshi Takano, anggota panel pemerintah untuk pembuangan akhir, menilai langkah tersebut bersifat politis karena minimnya oposisi di pulau terpencil milik negara. Anggota dewan Ogasawara, Yusuke Hirano, menyatakan limbah nuklir tidak cocok dengan status UNESCO Natural World Heritage yang disandang kepulauan tersebut.
Jepang bersikeras pada opsi daur ulang bahan bakar nuklir untuk mengekstrak plutonium dan uranium, dengan alasan mengurangi volume limbah dan mendukung ketahanan energi. Namun, reaktor yang dirancang untuk menggunakan plutonium kembali gagal berfungsi, dan program daur ulang tidak mampu menangani seluruh bahan bakar bekas. Akibatnya, persediaan plutonium Jepang kini cukup untuk memproduksi ribuan bom atom. Para ahli mendesak Jepang untuk mempertimbangkan opsi pembuangan langsung, seperti yang dilakukan Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat yang telah meninggalkan daur ulang karena biaya tinggi dan tantangan teknis.
Lila Okamura, profesor Universitas Senshu yang ahli dalam manajemen limbah nuklir, mengingatkan bahwa Jepang juga harus menangani limbah radioaktif tingkat tinggi dari bencana Fukushima yang jumlahnya masih belum diketahui. Proses pemilihan lokasi dan pembangunan fasilitas pembuangan akhir membutuhkan waktu 100 tahun, dengan pemantauan puluhan ribu tahun ke depan. Okamura menekankan pentingnya perencanaan yang hati-hati dan tidak terburu-buru.
Bagi Indonesia, pengalaman Jepang menjadi pelajaran berharga. Indonesia yang tengah mempertimbangkan pengembangan PLTN harus memastikan ketersediaan solusi pengelolaan limbah sejak awal. Tanpa rencana pembuangan yang jelas, dorongan untuk menghidupkan kembali energi nuklir hanya akan menumpuk masalah di masa depan. Aktivis sipil Niigata, Mie Kuwabara, menyebut langkah pemerintah Jepang tidak bertanggung jawab karena mempercepat pengoperasian reaktor tanpa menentukan tujuan akhir limbah. “Seolah-olah boleh menempatkan fasilitas di sana karena tidak ada yang mengeluh jika terjadi masalah,” ujarnya.
Ke depan, Jepang harus segera memutuskan antara melanjutkan daur ulang yang bermasalah atau beralih ke pembuangan langsung. Tanpa keputusan yang tegas, PLTN terbesar di dunia itu mungkin harus kembali mati—bukan karena bencana, melainkan karena kehabisan tempat untuk menyimpan limbahnya sendiri.
