Kecoa Jadi Simbol Perlawanan: Menteri Pendidikan India Mundur Setelah Protes 5 Pekan

Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri pada Sabtu (27/7) setelah gelombang protes yang digerakkan oleh Cockroach Janta Party (CJP)—sebuah gerakan satir dengan maskot kecoa hasil kecerdasan buatan—berlangsung selama lima pekan di Delhi. Pengunduran diri ini langsung disambut euforia ribuan pendukung CJP yang telah berkumpul di Jantar Mantar, pusat aksi, dan disebut sebagai kemenangan demokrasi oleh para aktivis.

CJP lahir dari kontroversi pernyataan Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut penganggur muda yang beralih menjadi jurnalis dan aktivis sebagai 'kecoa'. Ungkapan itu justru diadopsi sebagai simbol perlawanan oleh mahasiswa dan pencari kerja yang frustrasi dengan sistem pendidikan dan minimnya lapangan kerja. Dalam sekejap, gerakan ini mengumpulkan 26 juta pengikut di Instagram dan menjadi platform kritik paling vokal terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setelah polisi melakukan tindakan keras terhadap demonstran yang hendak berbaris menuju parlemen pada 22 Juli. Sekitar 300 orang terluka dalam bentrokan tersebut, dan setengahnya dilaporkan adalah aparat keamanan. Lebih dari 70 demonstran ditangkap, namun mayoritas dibebaskan dengan jaminan. Peristiwa itu memicu kecaman luas dan memperkuat legitimasi tuntutan CJP, yang meliputi reformasi pendidikan, investigasi kebocoran soal ujian, dan pengunduran diri Pradhan.

Pradhan mengumumkan pengunduran dirinya melalui platform X dengan pernyataan bahwa ia menghormati aspirasi dan impian kaum muda, dan merasa prihatin dengan peristiwa beberapa hari terakhir. Dalam suratnya kepada Modi, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional dan mencegah eksploitasi oleh kekuatan anti-nasional. Ia juga menyebut kekhawatiran agar masa depan mahasiswa tidak terjerat dalam kompleksitas hukum.

Konteks Indonesia: Fenomena ini menjadi cermin kegelisahan serupa yang melanda pelajar dan pencari kerja di Indonesia. Di tengah kelangkaan lapangan kerja dan kualitas pendidikan yang timpang, gerakan mahasiswa Indonesia kerap memanfaatkan simbol-simbol satir untuk menyuarakan aspirasi. Bedanya, pemerintah Indonesia belum pernah mengundurkan diri akibat tekanan semacam ini, namun respons cepat seperti janji pembentukan pengadilan khusus untuk kasus kebocoran soal bisa menjadi pelajaran bagi penanganan isu serupa di tanah air.

Ini bukan pertama kalinya pemerintahan Modi mengalah pada tekanan massa. Pada 2021, protes petani selama setahun memaksa pencabutan undang-undang pertanian yang kontroversial. Kali ini, setelah hampir lima pekan mengabaikan demonstran, Modi akhirnya berjanji membentuk pengadilan cepat dan menyiapkan undang-undang baru yang lebih keras terhadap pelaku kebocoran soal. Langkah itu diikuti oleh pengunduran diri Pradhan, yang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab politik.

Meski perayaan masih berlangsung, pendiri CJP, Abhijeet Dipke, menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Dalam pernyataan di X, ia menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang bunuh diri setelah ujian kedokteran nasional dibatalkan, serta mendesak tindakan terhadap polisi yang dianggap menggunakan kekerasan berlebihan pada 20 Juli. 'Ingat, jangan macam-macam dengan kecoa,' tulisnya, mengingatkan bahwa gerakan ini tetap siaga.