Skandal Riset Palsu: Celah Konferensi Internasional dan AI Jadi Biang Kerok

Skandal pemalsuan riset yang melibatkan empat peneliti independen asal Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Mereka diduga memanipulasi data penelitian menggunakan kecerdasan buatan (AI) demi mendapatkan travel grant pada konferensi internasional ISPPD di Kopenhagen, Denmark. Kasus ini memicu pertanyaan serius tentang efektivitas sistem seleksi konferensi ilmiah global dan batasan etis penggunaan AI dalam dunia akademik.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah mengonfirmasi bahwa keempat oknum tersebut adalah alumni institusi, namun menegaskan tindakan mereka bersifat personal dan tidak terkait dengan kampus. Meski demikian, publik bertanya-tanya: bagaimana mungkin konferensi internasional sekelas ISPPD bisa meloloskan peserta dengan data riset dan identitas palsu?

Ilham Akhsanu Ridlo, dosen Universitas Airlangga yang tengah menempuh studi di Universitas Munich, Jerman, memberikan perspektifnya. Menurut Ilham, konferensi internasional dan jurnal ilmiah memiliki karakteristik yang berbeda. Konferensi lebih berfokus pada diskusi, pertukaran informasi, dan pembangunan jejaring, bukan pada penelaahan data secara ketat seperti di jurnal. Proses seleksi konferensi biasanya hanya memeriksa abstrak paper yang sangat singkat—sekitar 500 kata—dan komite sering kali memprioritaskan keberagaman peserta, termasuk memberikan porsi travel grant bagi peneliti dari negara berkembang untuk memenuhi kuota dan kebutuhan sponsor. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku.

Ilham juga menekankan bahwa penggunaan AI dalam akademik bukanlah hal yang terlarang, asalkan penggunaannya diatur secara proporsional—misalnya sebagai alat bantu penerjemahan, peringkasan teks, atau perbaikan tata bahasa. Pelanggaran fatal dalam kasus ini bukan terletak pada penggunaan AI itu sendiri, melainkan pada pemakaiannya untuk memproduksi atau memfabrikasi data palsu. Hal ini menunjukkan bahwa etika riset tetap menjadi fondasi yang tak boleh dikompromikan, terlepas dari kecanggihan teknologi.

Kekhawatiran akan dampak skandal ini terhadap reputasi akademisi Indonesia di mata global memang beralasan. Namun, Ilham menilai bahwa dampak kasus ini masih terbatas pada abstrak konferensi, bukan pada hasil peer review jurnal yang ketat. Ia mengingatkan bahwa kasus penipuan riset berskala lebih besar pernah terjadi di tingkat global, sehingga dampak spesifik terhadap Indonesia masih perlu dipantau lebih lanjut.

Pertanyaan kemudian mengemuka: perlukah pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga reputasi peneliti Indonesia? Beberapa pihak mendorong penguatan regulasi penggunaan AI dalam riset, serta peningkatan pengawasan terhadap partisipasi peneliti Indonesia di forum internasional. Tanpa tindakan preventif, celah serupa berpotensi dimanfaatkan kembali, menggerus kepercayaan global terhadap integritas akademik Indonesia.