Kuliah Warga: Kopi, Akademisi, dan Demokrasi yang Lebih Dekat

Kesibukan sehari-hari kerap membuat warga enggan mendalami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, The Conversation Indonesia (TCID) menawarkan pendekatan berbeda: belajar sambil menikmati kopi di kafe, dipandu langsung oleh akademisi. Program bernama Kuliah Warga ini resmi diluncurkan sebagai ruang edukasi publik yang membangun literasi kewargaan secara santai namun berbobot.

TCID, yang selama ini menjembatani dunia akademik dengan publik, merancang Kuliah Warga untuk mengisi celah yang ditinggalkan pendidikan formal. Menurut Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, pendidikan kewarganegaraan di sekolah seringkali hanya menanamkan nasionalisme sempit. “Padahal, intinya adalah menjelaskan hak-hak warga untuk mengontrol negara dan cara melakukannya,” ujarnya dalam sesi perdana pada 3 Mei lalu.

Dalam sesi tersebut, peserta tidak hanya mendengarkan teori, tetapi diajak memahami alur legislasi secara konkret. Mereka belajar bagaimana mendorong, mengawal, hingga mengevaluasi produk undang-undang. Siti, salah satu peserta, mengaku awalnya tidak memiliki latar belakang hukum, namun penjelasan yang detail membuatnya paham. “Seru, pematerinya menjelaskan sangat detail,” katanya.

Kuliah Warga lahir dari keprihatinan bahwa partisipasi publik dalam pembuatan perundang-undangan masih rendah. Banyak warga tidak menyadari bahwa suara mereka memiliki bobot dalam setiap penyusunan aturan. Program ini diharapkan menjadi alat bagi warga untuk memperjuangkan kepentingan secara legal dan elegan, tanpa harus menjadi aktivis atau politikus.

TCID membuka peluang kolaborasi dengan komunitas, organisasi, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program. “Kami tidak bisa berjalan sendirian,” tulis mereka dalam pernyataan resmi. Dengan dukungan mitra, Kuliah Warga diharapkan konsisten menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, menciptakan ruang aman untuk belajar dan berdaya.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga keberlanjutan dan relevansi program di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia. Akankah Kuliah Warga mampu menjadi katalis demokrasi substantif, atau hanya menjadi ruang diskusi eksklusif bagi segelintir orang? Jawabannya bergantung pada seberapa jauh warga dan mitra bersedia terlibat.