Hoaks Menjerat: Klaim Prabowo Jual Hutan Papua untuk MBG Dibantah Fakta

Klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menyebut penjualan hutan Papua sebagai kunci keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di Facebook belakangan ini ternyata tidak berdasar. Setelah ditelusuri, narasi tersebut merupakan hoaks yang tidak memiliki rujukan dari pernyataan resmi kepala negara maupun sumber kredibel lainnya.

Unggahan yang beredar di media sosial itu menuliskan bahwa Prabowo menegaskan menjual hutan Papua adalah langkah terbaik demi menyelamatkan program MBG. Namun, tim pemeriksa fakta dari turnbackhoax.id menemukan bahwa tidak ada satu pun pidato, wawancara, atau keterangan pers presiden yang memuat pernyataan semacam itu. Pencarian dengan kata kunci spesifik justru mengarah pada pemberitaan yang sama sekali berbeda.

Dua artikel yang muncul dalam hasil pencarian adalah laporan detik.com berjudul "Momen Siswa SD di Papua Barat ‘Tagih’ MBG Langsung ke Prabowo" dan tulisan kumparan.com dengan judul "Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026". Keduanya sama sekali tidak menyinggung soal penjualan hutan. Sebaliknya, berita-berita itu menyoroti antusiasme masyarakat Papua terhadap program MBG dan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan.

Fenomena hoaks ini mengingatkan pada pola penyebaran disinformasi yang kerap menyasar program-program strategis pemerintah. MBG, yang menjadi salah satu andalan dalam agenda pemerintahan Prabowo, memang rawan menjadi sasaran kabar bohong. Dengan mengaitkan isu lingkungan yang sensitif seperti hutan Papua, para penyebar hoaks berusaha membangun narasi negatif yang bisa memicu resistensi publik.

Bagi masyarakat Indonesia, hoaks semacam ini tidak hanya merugikan secara informasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Isu Papua sendiri merupakan isu yang sangat sensitif dan kerap dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, klarifikasi semacam ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang memang dirancang untuk kesejahteraan rakyat.

Ke depan, pemerintah dan platform media sosial perlu bekerja sama lebih erat dalam menekan penyebaran hoaks. Masyarakat juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut kebijakan publik dan isu-isu strategis. Tanpa literasi digital yang memadai, hoaks semacam ini akan terus bergulir dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.