AS-Jepang-Filipina Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan, Beijing Meningkatkan Tekanan

Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Jepang menggelar latihan militer gabungan bersama Filipina pada 21-25 Juli. Langkah ini langsung direspons keras Beijing yang menuding Manila sengaja menggandeng kekuatan asing untuk mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

Latihan yang melibatkan kapal perang, kapal penjaga pantai, serta pesawat pengintai dan tempur itu digelar hanya sehari setelah insiden bentrokan antara awak kapal Filipina dan China di Second Thomas Shoal. Filipina melaporkan seorang awaknya dipukul pentungan oleh personel penjaga pantai China, sementara Beijing membalikkan tuduhan dengan mengatakan kapal Filipina yang lebih dulu menyerang dan merapat ke kapal mereka.

Dalam lima hari latihan, Penjaga Pantai Filipina juga melaporkan bahwa kapal China menyemprotkan meriam air ke kapal pemerintah Filipina di dekat Scarborough Shoal. Insiden itu terjadi dua hari berturut-turut, Kamis dan Jumat. China membenarkan tindakan tersebut sebagai respons hukum setelah kapal Filipina “memaksa masuk” ke perairan yang diklaimnya.

Di tengah latihan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina yang baru, Antonio Nafarrete, mengunjungi Thitu Island di Kepulauan Spratly, sekitar 300 mil barat Palawan. Ia menyatakan pulau itu adalah garda depan pertahanan dan berjanji memperkuat kemampuan operasional pasukan yang ditempatkan di sana.

China merespons dengan menggelar patroli rutin angkatan laut dan udara di Laut China Selatan pada hari Minggu (26 Juli). Melalui Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat, Beijing menuduh Filipina “mengumpulkan negara asing untuk mengorganisir patroli bersama yang disebutnya sebagai tindakan yang mengganggu Laut China Selatan dan merusak perdamaian serta stabilitas kawasan.” Juru bicara komando itu, Kolonel Zhai Shichen, menegaskan pasukannya akan “dengan tegas mempertahankan kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim nasional, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional.”

Bagi Indonesia, yang juga menjadi negara tetangga dan anggota ASEAN, eskalasi ini menjadi perhatian serius. Sebagai negara yang tidak memiliki klaim tumpang tindih secara langsung, Indonesia selama ini mendorong penyelesaian damai melalui mekanisme Code of Conduct. Namun, peningkatan frekuensi latihan militer asing di kawasan berpotensi memicu ketidakstabilan dan mengancam kebebasan navigasi di jalur pelayaran vital yang dilalui ribuan kapal dagang setiap tahun.

Sejak putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang menolak klaim historis China, Beijing terus memperkuat kehadiran militernya dan menolak putusan tersebut. Filipina, dengan dukungan AS dan Jepang, semakin vokal menantang klaim China. Namun, apakah langkah ini akan membawa solusi atau justru memicu konfrontasi yang lebih besar? Yang jelas, Laut China Selatan kembali menjadi panggung uji kekuatan antara dua kubu yang saling curiga.