Onn Hafiz Tegaskan Barisan Nasional Tolak Koalisi dengan DAP di Johor

Ketua Barisan Nasional (BN) Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, dengan tegas menolak kemungkinan kerja sama dengan Partai Aksi Demokratis (DAP) jika partainya diberi mandat membentuk pemerintahan negara bagian setelah pemilu Johor mendatang. Dalam pernyataan yang disampaikan saat peluncuran mesin partai untuk pemilu negara bagian, ia menekankan bahwa lanskap politik Johor berbeda dengan di tingkat federal, dan BN Johor belum pernah memerintah bersama DAP.

“Saya lebih baik tidak menjadi Menteri Besar daripada duduk satu meja dengan mereka. Johor dan Pemerintah Pusat adalah realitas yang berbeda,” ujar Onn Hafiz di Iskandar Puteri. Ia juga mengingatkan bahwa Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pernah berkoalisi dengan DAP saat masih menjadi pemerintah negara bagian. Seruan ini muncul di tengah upaya BN untuk mengklarifikasi posisinya di hadapan pemilih, terutama setelah beredar tuduhan bahwa memilih BN sama dengan mendukung DAP.

Onn Hafiz menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah dan mendesak masyarakat untuk menilai berdasarkan rekam jejak koalisi dalam memerintah Johor. Ia mencontohkan program Bantuan Kasih Johor yang dinilai telah membantu berbagai kelompok tanpa memandang ras, dan mempertanyakan kritik yang muncul pada tahap terbaru program tersebut, sementara tahap sebelumnya tidak banyak mendapat tentangan.

Dalam pidatonya, Onn Hafiz mengajak warga Johor untuk menjaga kerukunan yang telah lama terjalin dan menolak retorika yang memecah belah. “Jangan nilai kami dari apa yang kami katakan, nilai dari apa yang kami lakukan,” katanya, seraya menyatakan keyakinan bahwa rakyat Johor cukup bijak untuk menentukan pilihan yang tepat. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BN Johor ingin fokus pada kinerja dan program, bukan pada isu koalisi yang kontroversial.

Pembubaran DPRD Johor pada 1 Juni, meskipun masa jabatannya belum berakhir hingga tahun depan, juga menjadi sorotan. Onn Hafiz menjelaskan bahwa waktu pemilu dipertimbangkan secara matang, dengan mempertimbangkan musim hujan di akhir tahun yang kerap menyebabkan banjir di sebagian wilayah negara bagian. Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek pada Februari dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada Maret membuat penundaan pemilu hingga setelah periode tersebut menjadi pilihan yang lebih tepat.

Langkah ini menunjukkan bahwa BN Johor tidak ingin risiko cuaca atau benturan dengan hari raya besar mengganggu partisipasi pemilih. Dengan persiapan yang matang, partai berharap dapat mempertahankan dominasinya di Johor, meskipun tantangan dari partai lain seperti Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional tetap ada. Pertanyaan besarnya, apakah sikap tegas menolak DAP ini akan cukup untuk meyakinkan pemilih, atau justru membuka celah bagi lawan politik untuk meraih dukungan?